Belum Ada Kepastian Isu Rohingya Masuk ke DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard. (Foto: Fajar Nugraha/Medcom.id).

Jakarta: Selain Palestina, isu pengungsi juga menjadi hal yang mungkin akan diangkat oleh Indonesia dengan posisinya yang saat ini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Isu Rohingya ini sudah diangkat Inggris juga. Tapi belum ada kesepakatan apakah isu ini layak dibahas di DK PBB. Karena selama tidak mempengaruhi perdamaian dan keamanan, kemungkinan tidak akan dibawa,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Kendati demikian, isu pengungsi Rohingya ini tetap mendapat perhatian di sebuah komite di luar DK PBB untuk mencarikan solusi serta perlukan isu ini dibawa ke meja sidang DK PBB.

“Memang kalau kita nilai, ada beberapa poin di isu Rohingya ini yang berpotensi merusak perdamaian dan keamaann. Tapi belum ada kesempatan untuk membahas lebih dalam di DK PBB,” ucap Febrian.

Sebaliknya, dengan usulan Indonesia, badan penanggulangan bencana milik ASEAN, yaitu AHA Centre telah memiliki akses untuk memasuki Myanmar. Menurut Febrian, ASEAN-lah organisasi yang paling dekat untuk menangani pengungsi Rohingya.

“Tapi tetap kami bawa isu ini di DK, dengan beberapa cara salah satunya memaksimalkan penggunaan ASEAN untuk mengatasi permasalahan ini,” tuturnya lagi.

Sejak Agustus 2017, eksodus pengungsi Rohingya bertambah besar. Hampir satu juta lebih etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine State akibat bentrokan warga dengan militer Myanmar.

Saat ini, mayoritas dari mereka tinggal di kamp-kamp penampungan di perbatasan Bangladesh seperti Cox’s Bazar dan Kutupalong serta bergantung pada bantuan internasional setiap harinya. 

(FJR)

Kontra Terorisme Jadi Isu Utama Indonesia di DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Bakal menjadi ketua sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia akan mengangkat dua isu, misi pasukan perdamaian (peacekeeping) dan kontra terorisme (counter terrorism). Sidang ini akan digelar pada Mei 2019 dan Agustus atau September 2019.

“Untuk sidang pertama di Mei 2019, Indonesia akan angkat isu peacekeeping dan sidang kedua antara Agustus atau September 2019, Indonesia akan angkat isu counter terrorism. Isu ini akan diangkat selama satu bulan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard, di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Peacekeeping menjadi isu yang menurut Indonesia tepat dipilih karena saat ini Indonesia termasuk negara yang paling banyak menyumbang pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

“Dalam isu ini, posisi kita cukup kredibel. Saat ini sudah ada 3.545 pasukan perdamaian kita yang tersebar di daerah konflik. Indonesia juga menduduki ranking tujuh di antara negara penyumbang pasukan perdamaian,” ungkap dia.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan jumlah pasukan perdamaian hingga 4.000 orang di tahun 2019. Bahkan, ada komitmen untuk menaikkan lebih jika jumlah tersebut nantinya akan tercapai.

Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dipasangnya bendera Merah Putih di Markas PBB, yang dilakukan pada 2 Januari 2019. Lewat acara simbolik tersebut, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB hingga 31 Desember 2020.

Indonesia duduk di kursi anggota tidak tetap bersama Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika. 

(FJR)

Narkoba Senilai Rp213 Miliar Diselundupkan Awak Malindo Air

Maskapai Malindo Air beroperasi di Malaysia dan melayani rute domestik serta regional. (Foto: AFP).

Sydney: Seorang awak kabin dari maskapai Malindo Air tertangkap ketika mencoba menyelundupkan narkoba seberat 14 kilogram (kg) dalam penerbangan dari Malaysia menuju Australia.

Malindo Air adalah bagian dari maskapai Lion Air dan beroperasi di Malaysia. Awak kabin itu ditangkap bersama delapan orang tersangka lain yang mencoba menyelundupkan heroin, kokain dan metamfetamin dari Malaysia untuk dijual di Australia.

“Gembong narkoba ini diduga dijalankan oleh sindikat kejahatan Vietnam dan dipusatkan di Kota Melbourne,” ujar Asisten Komisaris Kepolisian Victoria, Tess Walsh, seperti dikutip dari The Star, Rabu, 16 Januari 2019.

“Laporan intelijen menunjukkan bahwa awak kabin ini sudah beroperasi selama beberapa tahun. Kemungkinan lima tahun lebih,” imbuh Walsh.

Australia selama ini dianggap sebagai pasar menarik bagi penyalur narkoba dari Asia Tenggara. Negara Kanguru menjadi salah satu negara yang paling tinggi dalam penggunaan metamfetamine.

Polisi menambahkan, mereka sudah melakukan delapan penangkapan dalam waktu 10 hari terakhir. Mereka ditangkap atas kepemilikan narkoba dengan jumlah yang beragam.

Tanggapan Malindo Air

Pihak Malindo Air mengatakan siap untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Australia ataupun Malaysia terkait penyelidikan kasus ini. Malindo juga mengakui ada satu awak mereka ditangkap atas keterlibatan sindikat penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Melbourne.

Menurut juru bicara Malindo Air, tidak ada komunikasi antara mereka dengan  Australian Federal Police (AFP) mengenai penangkapan itu.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Konsulat Jenderal Malaysia di Melbourne mengenai penahanan ini. Berdasarkan dari laporan media, awak kabin itu ditangkap atas tuduhan masuk dalam bagian sindikat penyelundup narkoba internasional,” ucap juru bicara Malindo Air itu.

Adapun narkoba yang diselundupkan oleh delapan orang itu diperkirakan bernilai 21 juta Dolar Australia atau sekitar Rp213 miliar. Narkoba diketahui dibawa di tubuh awak kabin tersebut dalam penerbangan Melbourne dan Sydney.

(FJR)

Dua Warga Tiongkok Terjebak 100 Hari di Bandara Taiwan

Taipei: Dua warga Tiongkok terjebak selama lebih dari 100 hari di bandara Taiwan. Liu Xinglian dan Yan Kefen adalah dua orang yang memilih melarikan diri dari Tiongkok karena merasa pemerintah negara mereka otoriter.

Kasus keduanya mirip dengan kisah Rahaf Mohammed al-Qunun, remaja asal Arab Saudi yang melarikan diri dan mendapat suaka di Kanada. Rahaf berhasil menetap di Kanada usai meminta pertolongan kepada komunitas global via media sosial.

Namun dua warga Tiongkok yang juga mencari suaka ini hampir tidak mendapat perhatian atau solidaritas internasional.

Seperti Rahaf, Liu dan Yan telah mengajukan suaka ke Kanada dan menuliskan kisah mereka di medsos. “Di dalam bandara, kami tidak dapat menghirup udara segar, dan tidak ada sinar matahari,” tutur Liu kepada kantor berita AFP via sambungan telepon, Rabu 16 Januari 2019.

Untuk bertahan hidup, kedua pria itu memakan makanan kotak yang disediakan sejumlah maskapai. “Makanan seperti itu kurang sehat, kan?” sebut Liu.

Baca: Rahaf al-Qunun Mewujudkan Perjuangan Perempuan Saudi

Liu dan Yan adalah ‘sandera’ dari status tak biasa dari Taiwan dan kebijakan domestiknya. Status kenegaraan Taiwan tidak diakui sebagian besar negara di dunia, dan tidak ada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana. Ini artinya, Agensi Pengungsian PBB atau UNHCR tidak dapat beroperasi di Taiwan.

Meski pemerintah Taiwan saat ini didirikan sejumlah orang yang melarikan diri dari perang sipil Tiongkok, Taipei tidak memiliki aturan untuk melindungi pengungsi.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen — yang secara prinsip menentang Tiongkok dan mendorong penegakan hak asasi manusia — sejauh ini belum melakukan tindakan apapun untuk menerima atau mendeportasi Liu serta Yan.

Karena tidak ada tindakan apapun, Liu dan Yan terjebak. Mereka tidak bisa masuk ke Taiwan dan juga dilarang meninggalkan area transit bandara.

“Saya tidak tahu harus berapa lama lagi tinggal di bandara ini,” kata Yan, yang bersama Liu juga sempat berada di Thailand selama beberapa waktu, persis seperti kisah Rahaf al-Qunun.

“Saya hanya berharap dapat meninggalkan (bandara) sebelum Tahun Baru Imlek. Tapi jika tidak bisa, itu artinya memang tidak bisa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” tambah dia.

(WIL)

Malaysia Tak Andil dalam Pembebasan Sandera WNI di Filipina

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal memastikan bahwa Samsul Saguni bebas dari penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Baca juga: Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas.

Samsul yang diculik di perairan Sempurna, Malaysia pada 11 September 2018, dibebaskan pada Selasa 15 Januari 2019 pukul 15.35 waktu setempat. Usai diculik, Samsul langsung dibawa ke wilayah Filipina.

Namun Iqbal memastikan bahwa pihak Malaysia tidak ada kontribusi dalam pembebasan Samsul. Sebelumnya Usman Yunus yang diculik bersama Samsul, berhasil melarikan diri pada 7 Desember 2018.

“Pemerintah Filipina memberikan dukungan dalam upaya pembebasan sandera,” ujar Iqbal, Rabu, 16 Januari 2019.

“Para sandera diculik di wilayah Malasyia, tapi dalam proses pembebasannya tidak ada kontribusi Pemerintah Malaysia sama sekali,” imbuhnya.

Baca juga: Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan.

Mengenai kabar adanya uang tebusan yang dibayarkan dalam pembebasan Samsul, calon Duta Besar RI untuk Turki itu menegaskan, ”Tidak ada tebusan”.

Saat ini, Samsul masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu ke Zamboanga City. Setelah diserahkan kepada pihak KBRI Manila secara resmi, Samsul akan dipulangkan ke Indonesia.

Sejak 2016, sebanyak 36 WNI disandera Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya sudah bebas dan dua WNI masih dalam upaya pembebasan.

(FJR)

Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas

Kota Kinabalu: Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar video disandera oleh Abu Sayyaf, dikabarkan sudah dibebaskan di Jolo pada Selasa 15 Januari 2019.

Menurut media-media di Filipina, WNI yang diketahui bernama Samsul Saguni itu diculik dari perairan Semporna pada 11 September 2018 lalu. Saat ini Samsul sudah diserahkan kepada pihak berwenang Filipina pada Selasa pukul 4.30 sore.

Baca juga: Pria Diduga WNI Memohon Dibebaskan dari Abu Sayyaf.

Seperti dilansir The Star, Rabu, 16 Januari 2019, tidak diketahui apakah ada uang tebusan yang dibayarkan untuk kebebasan Samsul. Pihak berwenang masih belum memberikan informasi.

Pada insiden 11 September, Samsul dan rekannya, Usman Yunos diculik dari sebuah kapal ikan tempat mereka bekerja. Usman berhasil melarikan diri pada Desember.

Sebelumnya beredar sebuah video dimana Samsul meminta dibebaskan dari penyanderaannya. Video yang beredar 4 Januari itu memperlihatkan Samsul berada di dalam sebuah lubang. Dia menangis dan memohon meminta untuk dibebaskan.

Baca juga: Video WNI Disandera Abu Sayyaf, Diviralkan Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyebut video ini disebarkan oleh Malaysia.

“Kemarin itu, dikirim ke keluarga, kemudian keluarga share video itu ke pemilik kapal di Malaysia. Pemilik kapal kirim ke Polisi Malaysia. Jadi yang memviralkan itu adalah Polisi Malaysia,” kata Iqbal kepada Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019. Menurut Iqbal, upaya pembebasan terus dilakukan. Berbagai strategi juga diupayakan, termasuk memperkuat komunikasi dengan keluarga sandera. 

“Yang dijadikan sasaran teror itu keluarga. Tebusan pasti didesak ke keluarga. Jadi kita terus berikan pendampingan ke keluarga sehingga dilakukan negosiasi,” ujar Iqbal lagi.

Iqbal menambahkan, viralnya video permintaan tebusan dari sandera ini merupakan salah satu taktik dari para penyandera untuk menekan keluarga agar segera memberikan tebusan.

(FJR)

Korsel Tidak Lagi Anggap Korut Musuh

Presiden Korsel Moon Jae-in (kiri) bersama pemimpin Korut Kim Jong-un. (Foto: KCNA/AFP)

Seoul: Korea Selatan tidak lagi menganggap Korea Utara sebagai musuh. Hal ini terlihat dalam laporan pertahanan negara yang dirilis hari ini, Selasa 15 Januari 2019.

Biasanya, Korsel selalu menganggap Korut sebagai “musuh” dalam setiap laporan pertahan. Namun kali ini, Korsel menyebut merujuk kata “musuh” kepada setiap ancaman eksternal, bukan hanya dari Korut.

“Setiap kekuatan eksternal yang mengancam kedaulatan dan wilayah negara akan dianggap musuh,” demikian tertulis dalam laporan pertahanan Korsel, yang dibuat sebagai panduan untuk dua tahun ke depan, seperti dilansir dari laman AFP.

Dalam laporan itu, Korsel tetap menyebut senjata pemusnah massal di Pyongyang sebagai ancaman. Namun kali ini, Seoul tidak menyinggung mengenai provokasi militer atau serangan siber asal Korut.

Laporan pertahanan Korsel sebelumnya, dibuat pada 2016, menyebutkan Korut sebagai “ancaman utama” bagi keamanan nasional. Dikatakan dalam laporan, bahwa “rezim Korut dan militernya akan selalu menjadi musuh.”

Perubahan intonasi dalam laporan terbaru mengindikasikan semakin membaiknya hubungan kedua Korea. Presiden Korsel Moon Jae-in berusaha terus mendekat ke Korut, begitu juga dengan pemimpin Pyongyang Kim Jong-un.

Kim bahkan pernah berkata ingin menggelar pertemuan secara rutin dengan Moon tahun ini. 

Masih dari laporan pertahanan terbaru, disebutkan bahwa tiga pertemuan antar-Korea tahun 2018 dan juga Konferensi Tingkat Tinggi Kim dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura telah “menciptakan lingkungan keamanan baru menuju denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.”

(WIL)

Segregasi Sosial Picu Konflik di Rakhine

Depok: Permasalahan di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan hanya dilatarbelakangi oleh konflik agama namun lebih kompleks.

Hal tersebut diungkapkan, oleh Duta Besar Republik Indonesia Untuk Myanmar, Irjen Pol. Prof.DR.Iza Fadri saat mengisi kuliah umum bertema “Transformasi Sosial Dan Politik di Myanmar, Serta Kasus Rakhine States” di Ruangan Miriam Budiarjo Resource Center Fisip UI Kota Depok, Selasa 15 Januari 2018.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab memanasnya suasana di wilayah tersebut salah satunya dari segi historis.

“Di sini ada penduduk yang dikenal orang Rohingya, mereka ini awalnya dibawa oleh penjajah Inggris untuk mengelola pertanian disana. Seiring berjalannya waktu, mereka berkolaborasi untuk melawan etnik. Setelah Myanmar merdeka, mereka akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan,” ucap Iza.

Iza menuturkan masalah lainnya, dari segi pertahanan keamanan Rakhine berbatasan dengan bagian barat negara Bangladesh di situ ada kelompok bersenjata yang sering melakukan penyerangan.

“Jaraknya 196 mile (315 kilometer) dari Myanmar. Seperti kita ketahui, konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Arakan terjadi di wilayah ini. Ada 20 kelompok bersenjata di setiap State (wilayah) Myanmar, 11 kelompok sudah menandatangani national Agreement. Sedangkan sembilan lainnya belum, sempat dikabarkan juga beberapa waktu lalu melakukan penyerangan terhadap Polisi,” bebernya.

Selain itu, timbulnya segregasi sosial dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Rakhine State menjadi sebuah pemicu konflik. Hingga akhirnya junta Militer Myanmar mengambil langkah operasi militer.

“Ini yang saya katakan bahwa kompleksitas permasalahan di sana meliouti berbagai macam hal mulai dari historis, yuridis, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Secara domestik hal ini tidak relevan dengan pandangan Internasional,” katanya.

“Dibutuhkan penanganan masalah secara komprehensif dan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, disisi lain penyelesaian yang dikehendaki oleh Myanmar secara bilateral dengan Bangladesh juga mengalami hambatan,” timpalnya.

Selanjutnya, masih menurut Iza pengiriman bantuan ke Rakhine bagi etnis Rohingya juga mengalami hambatan dengan aksi protes kelompok masyarakat lain yang mendiami daerah tersebut. 

“Jadi apabila, ada bantuan datang secara terbuka ke sana (Rakhine state), kelompok kesukuan lain protes kata mereka semua di wilayah ini juga susah, kenapa hanya memberikan bantuan kepada satu kelompok saja. Sehingga ini malahan membuat, konflik baru,” paparnya.

Pemerintah Myanmar, telah mengeluarkan kebijakan dengan mengakomodir seluruh bantuan bagi pengungsi di Rakhine. “Jadi semua bantuan langsung diberikan kepada pemerintah, selanjutnya mereka yang akan menyalurkan,” tandasnya.

(FJR)

Pemilu Thailand Ditunda Lagi

PM Thailand, Prayut Chan-o-cha. (Foto: AFP)

Bangkok: Pemilihan umum Thailand yang rencananya akan diadakan pada 24 Februari 2019 akan ditunda hingga Maret 2019. Belum ada alasan pasti mengapa pemilu Thailand ditunda.

Penundaan pemilu sudah beberapa kali dilakukan sejak 2014 silam. Tanggal terakhir ditetapkan pada November 2018, namun legisatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan.

Seorang pejabat pemerintahan Thailand mengatakan, pemilu tidak bisa digelar pada Februari karena Komisi Pemilihan Umum tak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya.

“Ada dua kemungkinan tanggal yaitu 10 Maret atau 24 Maret,” ujar pejabat anonim tersebut, dikutip dari Strait Times, Rabu 16 Januari 2019.

Baca: PM Thailand Janji Pemilu Paling Lambat Dihelat Februari 2019

Sementara itu, rumor beredar bahwa penundaan ini atas permintaan Junta militer yang telah memerintah Thailand selama lima tahun belakangan. Penundaan disebabkan pemilu tidak bisa bersamaan atau dekat dengan hari penobatan Raja.

Upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn sendiri dijadwalkan pada 4-6 Mei 2019. Sebelumnya, pemerintah akan mengadakan ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tanggal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menegaskan, pemilu akan diadakan sebelum penobatan Raja. Namun, pemerintah memang harus fokus dan menyiapkan penobatan terlebih dahulu.

Di bawah hukum Thailand, Komisi Pemilihan Umum harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari setelah pemungutan suara. Parlemen harus mengadakan sidang dalam waktu 15 hari dari pemilu dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.

Pemerintah mengatakan, acara ini bisa saja berbenturan dengan hari upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn.

(WIL)

Seoul Diselimuti Debu Halus, Ancam Kesehatan Warga

Seoul: Seoul, ibu kota Korea Selatan, dilanda debu ultrafine yang ukuran partikelnya berada di skala nano, Senin 14 Januari 2019. Debu ini juga dikenal sebagai karsinogen kelas satu, yang merupakan salah satu zat pemicu kanker.

Level partikel ultrafine harian di Seoul meningkat dari kategori normal ke angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni 118 mikrogram per meter kubik pada Senin pukul 15.00 waktu setempat. 

Menurut data Institut Nasional Riset Lingkungan Korsel, seperti dikutip dari kantor berita Yonhap, angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pemerintahan berupaya menanggulanginya sejak 2015. 

Rekor tertinggi level debu ultrafine di Seoul terjadi pada 25 Maret tahun lalu. Kala itu, angkanya mencapai 99 mikrogram per meter kubik.

Otoritas Korsel menyebut level debu ultrafine di atas 35 mikrogram per meter kubik masuk kategori “buruk,” dan di atas 75 mikrogram “sangat buruk.” Sepanjang akhir pekan kemarin, level ultrafine di Seoul berkisar 80 hingga 90 mikrogram, yang memaksa warga menghindari aktivitas di luar.

Gelombang terbaru debu ultrafine di Seoul dimulai pada Jumat pekan lalu, yang terbang tertiup angin dari Tiongkok. Pekan kemarin, Wali Kota Seoul Park Won-soon mengecam pernyataan Tiongkok yang menyatakan bahwa Negeri Tirai Bambu tidak memiliki kaitan apa-apa mengenai debu halus di Semenanjung Korea.

Park menyebut dia memegang sejumlah laporan riset dari banyak laboratorium, yang menyebutkan sekitar 50 hingga 60 persen debu ultrafine di Korsel berasal dari Tiongkok.

Badan Meteorologi Korea menyebut level debu ultrafine dalam skala nasional akan mulai turun pada Selasa 15 Januari petang, saat angin dingin dari utara menurunkan temperatur dan mengembuskan partikel nano itu keluar dari Negeri Gingseng.

Pemerintahan Metropolitan Seoul melarang separuh dari jumlah kendaraan publik untuk turun ke jalan sebagai langkah darurat menghadapi dampak buruk debu ultrafine. Pembatasan ini merupakan kali ketiga usai Januari dan Maret tahun lalu. Kala itu, pemerintah Seoul melarang separuh kendaraan umum selama dua hari.

Kementerian Lingkungan Hidup Korsel juga berusaha menekan dampak buruk debu ultrafine dengan memerintahkan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk mengurangi produksi hingga 80 persen.

Sebagian besar warga Seoul yang bekerja pada Senin 14 Januari menggunakan masker untuk melindungi diri dari partikel berbahaya. “Langit di sini dipenuhi banyak debu. Rasanya seperti melihat televisi berwarna hitam putih. Saya bahkan takut untuk bernapas,” tutur seorang warga Seoul bernama Lee.

“Meski menggunakan masker, tenggorokan saya terasa sakit dan mata saya berair. Bahkan aroma udara terasa tidak sedap karena tebalnya debu,” sebut seorang warga lain bernama Kim.

(WIL)

Tiongkok Vonis Mati Pria Kanada atas Penyelundupan Narkoba

Robert Llyod Schellenberg (tengah) menjalani persidangan di kota Dailan, Tiongkok, 14 Januari 2019. (Foto: AFP/HO)

Beijing: Tiongkok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang warga Kanada. Robert Llyod Schellenberg dinyatakan terbukti pernah menjadi kaki tangan penyelundupan narkotika di Negeri Tirai Bambu.

Vonis dijatuhkah usai nota pembelaan tak bersalah Schellenberg ditolak di sebuah pengadilan di provinsi Liaoning. Dia sudah ditahan tiongkok sekitar empat tahun lalu, dan divonis 15 tahun penjara pada 2016.

Namun bulan lalu, hakim pengadilan banding sepakat dengan tim jaksa bahwa hukuman terhadap Schellenberg terlalu ringan. Schellenberg pun kembali menjalani persidangan tak lama setelahnya.

Dilansir dari laman Sky News, Senin 14 Januari 2019, pengadilan Tiongkok menyatakan Schellenberg terbukti bersalah atas keterlibatan dalam operasi narkotika internasional.

Ia disebut telah direkrut untuk menyelundupkan lebih dari 222 kilogram metamfetamin atau sabu dari sebuah gudang di kota Dailan, Tiongkok, ke Australia.

Seorang warga Tiongkok yang juga divonis atas operasi narkoba serupa juga sudah dijatuhi vonis mati.

Kasus Schellenberg dimunculkan ke publik Tiongkok pada Desember lalu, usai Kanada menahan Meng Wenzhou, salah satu petinggi perusahaan telekomunikasi Huawei. Penahanan Meng, pada 1 Desember 2018, dilakukan atas permintaan dari Amerika Serikat.

Meng, anak perempuan dari pendiri perusahaan Ren Zhengfei, ditangkap di Vancouver atas kecurigaan adanya pelanggaran oleh Huawei atas serangkaian sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Dia membantah tuduhan tersebut dan menghadapi ekstradisi. Sejak Meng ditahan, Tiongkok telah menangkap dua warga Kanada yang dipandang sebagai bentuk aksi balasan. Seorang guru asal Kanada juga sempat ditangkap Tiongkok, namun akhirnya dibebaskan.

(WIL)

Ledakan di Kabul Tewaskan 4 Orang dan Lukai 90 Lainnya

Lokasi ledakan di dekat sebuah kompleks berkeamanan tinggi di Kabul, Afghanistan, 15 Januari 2019. (Foto: AFP/WAKIL KOHSAR)

Kabul: Sedikitnya empat orang tewas dan 90 lainnya terluka dalam ledakan di sebuah kompleks berkeamanan tinggi di Kabul timur, Afghanistan, Senin 14 Januari 2019. Dari 90 korban luka, 23 di antaranya adalah anak-anak.

Otoritas setempat memperkirakan jumlah korban dapat bertambah. “Sebagian besar korban adalah warga sipil,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Najib Danish, seperti dinukil dari laman The National.

Sebelumnya kompleks tempat terjadinya serangan pernah ditempat beberapa staf Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Danish mengatakan area tersebut kini relatif kosong dan hanya diisi “beberapa petugas.”

“Kompleks perumahan di dekat lokasi serangan rusak berat,” ucap Danish. “Pasukan khusus telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa apakah ada lebih banyak penyerang,” tambahnya.

Hayat Khan, seorang warga sekitar, mengaku sedang makan malam bersama keluarga. Kaca rumahnya pecah terkena imbas ledakan. 

“Semua keluarga saya terluka. Mereka terluka di bagian kepala, tangan, kaki dan leher,” tutur dia. Khan dan keluarganya dirawat di rumah sakit Wazir Akbar Khan.

Ledakan terjadi saat Komisi Pemilihan Umum Independen Afghanistan mengumumkan hasil awal pemilu parlemen. Jubir Kepolisian Afghanistan Basir Mujahid menyebut sebuah kendaraan penuh bahan peledak telah diledakkan. 

“Area telah disisir, dan operasi pencarian pelaku serta penyerang sedang berjalan,” sebut dia. “Ledakan dari bom mobil ini sangat kuat dan merobohkan tembok antara Green Village dan kantor bea cukai,” ujar seorang sumber dari otoritas keamanan di Kabul.

(WIL)

Myanmar Tunda Kunjungan PBB ke Rakhine State

Militer Myanmar berjaga di perbatasan Rakhine State. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Pemerintah Myanmar memutuskan menunda kunjungan yang akan dilakukan Kepala Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Filippo Grandi ke Rakhine State.

Grandi direncanakan menyambangi Rakhine pada pekan lalu, namun Myanmar menolak. Bentrokan di Rakhine kembali berkobar usai 13 polisi Myanmar tewas dalam bentrokan dengan Arakan Army.

“Berdasarkan penilaian pihak berwenang Myanmar, kunjungan dari PBB ditunda untuk sementara,” kata juru bicara UNHCR, Andrej Mahecic, dikutip dari AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Keputusan menunda kunjungan Grandi ini memicu kekhawatiran bahwa Myanmar tak ingin menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya akibat bentrokan di Rakhine. Hal yang sama juga terjadi pada rencana kunjungan Utusan PBB Christine Schraner Burgener ke Myanmar yang sampai saat ini tidak ada kepastian.

Kondisi ini pun akan dibawa Inggris di meja Dewan Keamanan PBB. Inggris menuding Myanmar sengaja menunda kunjungan dari PBB dan tidak ingin mengungkapkan situasi yang sebenarnya di Rakhine.

Bulan lalu, Inggris mengedarkan rancangan resolusi DK PBB mengenai Myanmar yang berisi penetapan batas waktu bagi pemerintah Myanmar untuk mengatasi krisis Rohingya.

Namun, Tiongkok, yang juga didukung Rusia, mengajukan keberatan keras dan menolak ikut dalam perundingan. Bahkan Tiongkok mengancam akan menggunakan hak vetonya di DK PBB untuk menghalangi tindakan tersebut.

Hampir satu juta etnis Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh akibat bentrokan di Rakhine pada Agustus 2017. Meski telah ada perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar untuk melakukan repatriasi, para pengungsi enggan kembali ke Myanmar. 

(WIL)

Jutaan Ikan Ditemukan Mati di Sungai Australia

Jutaan ikan mati di Sungai Murray Darling, New South Wales, Australia. (Foto: Guardian)

Canberra: Setidaknya satu juta ikan, bahkan diperkirakan lebih, mati di sepanjang tepi Sungai Murray-Darling di Australia. Di tepi sungai ini, penuh dengan ikan busuk dan menyebabkan bau tidak sedap.

Pemerintah New South Wales memperkirakan bahwa matinya jutaan ikan tersebut disebabkan oleh suhu air yang memanas dan berdampak negatif pada ekosistem sungai. Selain menyebabkan ikan kekurangan oksigen, kondisi tersebut dapat memicu munculnya semacam racun di sungai.

“Ini adalah peristiwa ekologis yang merusak. Gambaran bahwa ada jutaan ikan mati ini sungguh menyakitkan,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dilansir dari ABC, Senin 14 Januari 2019.

Pemerintah Morrison menilai kasus kematian jutaan ikan dipengaruhi bencana kekeringan. Dia pun menepis tudingan penduduk setempat bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan sungai tercemar.

Musim panas tahun ini, beberapa wilayah di Australia dilanda kekeringan. Jutaan ikan yang mati merupakan salah satu indikasi parahnya kekeringan di Negeri Kanguru.

“Fokus pemerintah terhadap bencana kekeringan belum bergeser satu inci pun,” tegas Morrison.

Seorang pakar ekonomi air dari Australian National University, John Williams, mengkritik pemerintah. Ia menilai, kematian ikan dan kondisi sungai bukan hanya karena kekeringan, tetapi disebabkan praktik pengambilan air di perairan tersebut secara berlebihan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Bill Shorten mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas darurat guna mengatasi persoalan lingkungan yang semakin meresahkan.

(WIL)

Atasi Polusi Udara, Thailand Ciptakan Hujan Buatan

Polusi udara menyelimuti Bangkok. (Foto: AFP)

Bangkok: Untuk meminimalisasi polusi udara, Thailand akan mengerahkan pesawat untuk menurunkan ‘hujan buatan.’ Polusi menyelimuti ibu kota Bangkok dalam beberapa pekan terakhir.

Teknik ‘hujan buatan’ tersebut dimodifikasi dengan menggunakan bahan kimia untuk membantu pengembunan awan, yang secara teori akan menghasilkan hujan.

“Hujan buatan akan dilakukan besok. Namun itu tergantung pada angin dan tingkat kelembaban,” kata Direktur Jenderal Departemen Pengontrolan Polusi Thailand Pralong Dumrongthai, dikutip dari laman Strait Times, Senin 14 Januari 2019.

Sejak pekan lalu hingga hari ini, polusi udara menyelimuti Kota Bangkok. Menurut sebuah studi lingkungan, Bangkok menduduki peringkat ke-10 sebagai ibu kota paling tercemar di dunia.

Polusi udara ini disebut berasal dari emisi kendaraan, pembakaran ladang dan asap dari pabrik. Sejauh ini, belum ada imbauan dari pemerintah terkait penggunaan masker oleh warga. 

Monitor indeks kualitas udara, Air Visual, menyebut Bangkok berada di level udara tidak sehat dalam dua bulan terakhir. Namun, studi ini dibantah pemerintah.

“Angka PM kami tinggi, tetapi belum krisis. Kami tidak berada dalam kisaran 120-150 PM, di mana semua orang harus memakai masker mereka keluar rumah,” sebut pernyataan dari Departemen Pengontrolan Polusi. 

Sanggahan ini diprotes kelompok pecinta lingkungan seperti Greenpeace. Direktur Greenpeace di Thailand, Tara Buakamsri mengatakan pemerintah harus segera mengambil tindakan terkait pencemaran udara.

Sejauh ini, pemerintah Thailand telah meminta pekerja di kawasan kota untuk menyemprotkan air di sepanjang jalan. Warga juga diimbau untuk tinggal di dalam rumah di waktu tertentu saat polusi udara meningkat. 

(WIL)