Tiongkok Undang Dubes Indonesia Kunjungi Xinjiang

Beijing: Sebanyak 12 duta besar perwakilan diundang oleh Pemerintah Tiongkok mengunjungi Xinjiang, wilayah yang didiami Muslim Uighur. Tur ini diselenggarakan pada akhir Desember 2018 lalu. 

Uighur adalah etnis minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di provinsi Xinjiang. Jumlah Uighur di Xinjiang berkisar 45 persen dari total populasi di sana.

Dua belas dubes tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, Affghanistan, Thailand, Kuwait, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, India, Pakistan, dan Uzbekistan. 

Dilansir dari laman Xinhua, Senin 14 Januari 2019, mereka dibawa untuk mengunjungi pasar lokal, para petani, masjid, lembaga pendidikan, pabrik, pusat pendidikan serta pelatihan kejuruan. 

Baca: Indonesia Sampaikan Sikap Terkait Uighur ke Dubes Tiongkok

Sepanjang perjalanan, mereka berinteraksi dengan pedagang lokal, siswa dan pekerja di Xinjiang. Mereka juga menyaksikan adanya kemajuan kawasan dalam menjaga stabilitas sosial serta mengembangkan ekonomi lokal.

Dubes RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mengatakan bahwa sekolah-sekolah di Xinjiang memberikan pelajaran budaya, tak hanya hukum dan pelajaran lainnya. 

Sama seperti halnya dengan Penasihat Kedubes Malaysia untuk Tiongkok Mohammad Hosnie Shahiran Ismail yang mengaku menyaksikan sendiri bahwa Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan kebebasan beragama dan semua kegiatan keagamaan dilindungi oleh negara.

Di pusat pelatihan dan pendidikan di Kashgar, para siswa mempelajari instrumen etnis, kaligrafi, melukis dan keterampilan lainnya. 

Baca: Dubes Tiongkok: Xinjiang Memiliki Lebih dari 24 Ribu Masjid

Dubes Thailand untuk Tiongkok juga mengatakan bahwa tur ke Xinjiang ini telah memperdalam pemahamannya terkait Xinjiang dan juga One Belt One Road milik Tiongkok yang menurutnya penting untuk mengembangkan kawasan tersebut. 

Selama ini, Tiongkok menampik keras bahwa ada penahanan satu juta etnis Uighur di Xinjiang. Mereka ditahan karena melakukan kontak dengan anggota keluarga di luar negeri yang beragama Islam dan berbagi ucapan selamat hari raya di media sosial.

Tiongkok memang pernah memberlakukan pengamanan ketat di Xinjiang. Pengamanan ini dilakukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, namun seorang pejabat pemerintahan Tiongkok menegaskan, pengamanan itu tak menargetkan etnis tertentu dan membatasi kebebasan beragama. 

(WIL)

Vietnam Tawarkan Diri jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Jembatan Emas, salah satu tempat wisata di Vietnam yang berlokasi di Ba Na Hills dekat Da Nang. (Foto: AFP)

Ho Chi Minh: Vietnam dilaporkan telah menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Meski belum ada konfirmasi pasti dari Pemerintah Vietnam, disebut-sebut penawaran ini telah disampaikan Vietnam ke Korut dan Korea Selatan (Korsel).

Tak hanya itu, sejumlah media Korsel dan Jepang juga melaporkan bahwa Trump menyarakankan Vietnam menjadi lokasi pertemuan keduanya dengan Kim Jong-un.

“Ada rencana untuk mengadakan pembicaraan di Vietnam pada pertengahan bulan ini,” ucap salah seorang pejabat Korsel, dikutip dari Strait Times, Senin 14 Januari 2019.

Baca: Singapura dan Vietnam Diincar jadi Tempat KTT Kedua AS-Korut

Selain itu, Korut juga dikabarkan sedang meninjau permintaan AS untuk menghelat pertemuan di Vietnam. Namun, baik AS, Korut maupun Korsel belum memberikan tanggapan resmi.

Spekulasi bahwa Vietnam akan menjadi negara tempat pertemuan Trump dan Kim muncul setelah Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho terlihat mengunjungi Hanoi. Kunjungan yang sama juga dilakukan oleh Mark Lambert, pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang menangani masalah Korut.

Vietnam menjadi negara yang cukup dipertimbangkan. Pasalnya, Vietnam berhasil menjadi tuan rumah APEC pada 2017 yang berlokasi di Da Nang. Vietnam dapat diakses oleh kedua pemimpin dan menawarkan hotel-hotel mahal berbintang lima.

Hingga saat ini, Gedung Putih pun belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait lokasi dan waktu pertemuan Trump dan Kim akan digelar untuk kedua kalinya. 

(WIL)

Tambang Runtuh di Tiongkok Tewaskan 21 Orang

Pekerja menyortir batu bara di sebuah tambang di Datong, Tiongkok, 20 November 2015. (Foto: AFP/GREG BAKER)

Shaanxi: Sedikitnya 21 pekerja tewas saat tambang batu bara tempat mereka bekerja di Tiongkok utara runtuh. Sebanyak 66 pekerja berhasil diselamatkan dari tambang, yang berlokasi di kota Shenmu, provinsi Shaanxi, pada Sabtu 12 Januari.

Menurut laporan kantor berita Xinhua, seperti dikutip oleh BBC, Minggu 13 Januari 2019, penyebab runtuhnya tambang masih diselidiki. Tambang bernama Lijiagou itu dioperasikan perusahaan Baiji Mining Company.

Kecelakaan tambang adalah hal yang biasa terjadi di Tiongkok. Kecelakaan terus terjadi meski pemerintah berusaha meningkatkan standar keamanan bagi para pekerja.

Oktober tahun lalu, 21 pekerja tambang tewas saat sebuah batu besar memblokade lorong di tempat kerja mereka di provinsi Shandong.

Menurut data terbaru dari Badan Keselamatan Tambang Batu Bara Nasional Tiongkok, terdapat 375 kematian terkait kecelakaan tambang batu bara pada 2017. Jumlah tersebut turun sekitar 28 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam pernyataan pada Januari tahun lalu, badan keselamatan itu mengatakan “kondisi keselamatan di sektor tambang batu bara masih mengkhawatirkan” meski sudah dilakukan sejumlah perbaikan.

(WIL)

Serangan di Kantor Polisi Afghanistan Tewaskan 5 Orang

Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di kantor polisi Herat, Afghanistan, 12 Januari 2019. (Foto: AFP)

Herat: Sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah kantor polisi di Afghanistan barat pada Sabtu 12 Januari 2019. Serangan menewaskan sedikitnya lima orang dan membuat dua lainnya terluka.

Hingga saat ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di kantor polisi di Herat tersebut, yang berlokasi dekat perbatasan Iran. Namun kelompok militan Taliban terus meningkatkan serangan mereka terhadap polisi dan prajurit Afghanistan.

Juru bicara gubernur provinsi Herat Jelani Farhad mengatakan, lima korban tewas terdiri dari dua polisi dan tiga warga sipil, salah satunya masih anak-anak. Mereka semua tewas dalam sebuah serangan yang berlangsung hampir dua jam.

Baca: Rentetan Serangan Taliban Tewaskan 21 Aparat Afghanistan

Dua petugas terluka, dan semua penyerang berhasil dibunuh. Seperti dikutip dari laman Dawn, jubir Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Najid Danish mengatakan pasukan khusus kepolisian telah dikerahkan ke lokasi serangan.

Aksi kekerasan terbaru bisa jadi merupakan bagian dari gelombang serangan Taliban terhadap pasukan Afghanistan sejak 17 tahun terakhir. Serangan terbaru terjadi saat utusan Amerika Serikat untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad mengunjungi kawasan untuk mencari cara mengakhiri perang di Afghanistan.

Khalilzad, yang bertemu perwakilan Taliban bulan lalu di Abu Dhabi, akan pergi ke Afghanistan dan juga Tiongkok, India dan Pakistan dalam sebuah tur yang berlangsung hingga 21 Januari mendatang.

Kementerian Luar Negeri AS tidak mengatakan apakah Khalilzad akan kembali bertemu Taliban. Namun utusan itu dijadwalkan bertemu “sejumlah pejabat pemerintah Afghanistan dan pihak terkait lainnya.”

(WIL)

Thailand Bunuh Dua Pelaku Penembakan di Sekolah

Ilustrasi penembakan. (Foto: Medcom.id)

Bangkok: Petugas keamanan Thailand membunuh dua pemberontak yang diyakini terkait dengan penembakan fatal di sebuah sekolah di wilayah selatan, Sabtu 12 Januari 2019. Penembakan di sebuah sekolah di Pattani pada Kamis kemarin itu menewaskan empat orang.

Sejak 2004, pertempuran antara pasukan Thailand dengan pemberontak di wilayah selatan telah menewaskan hampir 7.000 orang. Thailand menganeksasi wilayah selatan itu lebih dari 100 tahun lalu.

Komandan Kepolisian Pattani Piyawat Chalermsri mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa dua orang terkait penembakan di sekolah sudah tewas ditembak petugas pada pagi hari.  Meski Piyawat tidak menyebutkan identitas atau afiliasi dari dua orang itu, ia “yakin” mereka berasal dari grup yang sama dalam penembakan Kamis kemarin.

Empat korban tewas dalam penembakan Kamis kemarin adalah penjaga sekolah. Peristiwa terjadi beberapa saat sebelum jam makan siang, di tempat yang tidak jauh dari sekumpulan murid sekolah.

Selain membunuh dua orang, otoritas Thailand juga menahan satu tersangka dan menginterogasi lima lainnya. Seorang sumber di militer Thailand menyebut seorang bocah delapan tahun sempat tergores peluru dalam baku tembak dengan pemberontak, namun kondisinya tidak serius.

Perwakilan UNICEF Thailand, Thomas Davin, mengingatkan bahwa penembakan di sebuah sekolah di Pattani itu mungkin akan menimbulkan trauma psikologi terhadap semua siswa.

“Serangan ini jelas membahayakan semua murid, guru dan staf sekolah. Siswa terancam terluka atau bahkan tewas,” kata dia.

“Kekerasan semacam itu juga mungkin dapat memengaruhi kesediaan para orang tua untuk mengirim anak mereka ke sekolah, yang tentu dapat berimbas pada masa depan generasi muda,” lanjut Davin.

(WIL)

Sultan Baru Malaysia Diyakini Akan Menjadi Raja

Tengku Abdullah Shah usai menghadiri pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Januari 2019. (Foto: AFP/STR)

Pahang: Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia, mengumumkan terpilihnya sultan baru pada Sabtu 12 Januari 2019. Tengku Abdullah Shah dipilih menjadi sultan menggantikan sang ayah, Sultan Ahmad Shah, untuk memimpin Pahang.

Menurut laporan kantor berita Bernama dan media lokal lainnya, Sultan Abdullah diyakini akan dipilih menjadi raja baru Malaysia usai Sultan Muhammad V turun takhta beberapa waktu lalu. Dewan Pemimpin Malaysia akan memilih raja baru pada 24 Januari mendatang.

Malaysia adalah negara dengan sistem monarki konstitusional. Lewat sistem ini, posisi raja berganti setiap lima tahun sekali di antara pemimpin sembilan negara bagian.

Pahang adalah negara bagian yang mendapat giliran posisi raja setelah masa jabatan Sultan Muhammad V berakhir. Sultan Muhammad V mengejutkan masyarakat Malaysia, karena turun takhta saat baru dua tahun berkuasa.

Baca: Raja Malaysia Turun Takhta

Sultan Muhammad V mundur usai muncul laporan dirinya telah menikahi mantan ratu kecantikan Rusia pada November lalu. Pernikahan itu dilaporkan berlangsung saat sang sultan sedang beristirahat dua bulan atas alasan medis.

Peristiwa turun takhta di Malaysia sebelum masa jabatannya berakhir ini adalah kali pertama sejak Negeri Jiran merdeka dari Inggris pada 1957.

Berusia 59 tahun, Sultan Abdullah Shah adalah sosok ternama di bidang olah raga. Saat ini, ia adalah Presiden Federasi Hoki Asia dan salah satu anggota dewan FIFA.

Meski perannya hanya sebatas simbol negara, Raja Malaysia dihormati sebagian besar masyarakat yang didominasi etnis Muslim Melayu. Bagi mayoritas warga Malaysia, menghina raja adalah sebuah pelanggaran.

Foto raja dan ratu dipasang di seluruh institusi pemerintah Malaysia. Raja juga merupakan simbol agama Islam di Malaysia.

(WIL)

Pengadilan Myanmar Tolak Banding Dua Jurnalis Reuters

Kyaw Soe Oo (kiri) and Wa Lone ditangkap sejak September 2018. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Pengadilan Tinggi Myanmar menolak banding dua jurnalis Reuters yang dipenjara dengan tudingan membocorkan rahasia negara. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan ketika sedang menyelidiki krisis Rakhine State pada September 2018 lalu. 

Usai banding ditolak, tim pengacara mengatakan segera berdiskusi dengan berunding dengan dua klien dan keluarganya terkait penolakan banding ini.

Dilansir dari CNN, Jumat 11 Januari 2019, menurut para pengacara, vonis tersebut adalah sebuah “kesalahan” yang sudah membuat dua klien mereka divonis selama 7 tahun penjara.

Namun, menurut jaksa, keduanya telah melanggar aturan kerahasiaan negara karena memiliki sejumlah dokumen rahasia Myanmar.

Baca: Dua Jurnalis Reuters di Myanmar Ajukan Banding

Vonis terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo memicu kecaman global pada September, termasuk yang datang dari Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Pence meminta pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk ikut serta dalam proses pengadilan.

Namun seruan untuk pembebasan kedua wartawan relatif dingin di dalam Myanmar, di mana Suu Kyi juga mengatakan bahwa dua jurnalis tersebut melanggar hukum.

Suu Kyi juga gigih membela tindakan militer di Rakhine sebagai tanggapan atas serangan yang pertama kali dilakukan oleh Rohingya.

Dia juga menuduh media-media internasional memberitakan hal yang sangat bias terkait krisis Rohingya. Selain itu, sejumlah menteri kabinet Suu Kyi meminta media Myanmar untuk melindungi reputasi negara. 

(FJR)

Singapura dan Vietnam Diincar jadi Tempat KTT Kedua AS-Korut

Pertemuan perdana antara Kim Jong-un dan Trump di Singapura, Juni 2018. (Foto: AFP)

Seoul: Media Korea Selatan (Korsel) melaporkan Singapura dan Vietnam sedang dipertimbangkan menjadi negara pertemuan kedua antara pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Ada dua negara yang menjadi pertimbangan yaitu Singapura dan Vietnam. Hawaii juga termasuk,” kata seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korsel, dikutip dari Channel News Asia, Senin 11 Januari 2019.

“Tetapi Hawaii dikatakan sebagai lokasi yang tidak realistis karena tidak memiliki Kedutaan Besar Korut,” lanjut pejabat anonim tersebut.

Dia menambahkan pula, ada keinginan dari Korsel agar pertemuan antara Korut dan AS agar digelar di Desa Panmunjom yang terletak di Zona Demiliterisasi.

Baca: Tiongkok Dukung KTT AS-Korut Segera Digelar

“Kami ingin bisa digelar di Panmunjom, tapi kemungkinan ini menjadi opsi yang paling terakhir atau bisa saja tidak bisa tercapai,” ujar dia.

Pembicaraan soal KTT AS-Korut kedua ini juga telah disampaikan Kim kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tiongkok berharap Korut dan AS segera bertemu dan penggunaan dialog untuk menyelesaikan masalah.

Tiongkok juga mendukung komitmen Korut terhadap proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peningkatan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Di samping itu, Kim Jong-un menegaskan bahwa Korut akan terus berpegang pada sikap melaksanakan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan konsultasi.

Kim juga terus melakukan upaya untuk KTT dengan AS terlaksana dan mencapai hasil yang disambut baik oleh masyarakat internasional.

(FJR)

Enggan Dideportasi, Rohingya di India Kabur ke Bangladesh

Pengungsi Rohingya di India. (Foto: AFP)

Dhaka: Ratusan pengungsi Rohingya memilih untuk melintas perbatasan dari India ke Bangladesh ketimbang dideportasi ke Myanmar. Pemulangan terakhir dilakukan oleh India kepada satu keluarga Rohingya, awal bulan ini.

Menurut seorang pejabat kepolisian di perbatasan Bangladesh Timur, para pengungsi Rohingya panik setelah India mulai menahan mereka dan ingin mendeportasi ke Myanmar.

“17 Rohingya kami tahan karena menyeberang ke Bangladesh. Ada 31 orang lainnya di titik perbatasan yang berbeda. Sebagian besar telah tinggal di India selama enam tahun,” kata pejabat anonim tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Jumat 11 Januari 2019.

Baca: Masuk Tanpa Izin, India Deportasi Lima Orang Rohingya

Para pengungsi ini datang dari Hyderabad, Jammu dan Kashmir. Hyderabad merupakan salah satu kota besar di India selatan dan Jammu serta Kashmir adalah wilayah minoritas Muslim yang dikendalikan India.

Sementara itu di Cox’s Bazar, distrik perbatasan di Bangladesh yang menjadi lokasi pengungsian sekitar 720 ribu warga Rohingya, dilaporkan sedikitnya 57 warga Rohingya baru tiba dari India dalam beberapa hari terakhir. 

Pemerintah India menginginkan deportasi Rohingya kembali ke Myanmar dilakukan secepat mungkin. Dilaporkan, sekitar 40 ribu Rohingya kini masih tinggal di India.

India, yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, mulai menangkap pengungsi Rohingya sejak 2018. Terhitung, ada 230 orang Rohingya yang ditahan oleh otoritas India.  

(FJR)

Mahathir Minta Bukti Tiongkok Terlibat Skandal 1MDB

PM Malaysia Mahathir Mohamad. (Foto: Bernama)

Kuala Lumpur: Pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad meminta sejumlah dokumen terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah dirilis oleh Wall Street Journal. Dalam dokumen itu, disebut ada peran Tiongkok.

“Kami perlu menerima dokumen yang akan digunakan sebagai bukti bahwa memang ada peran Tiongkok. Saat ini, hanya beredar kabar di media,” kata Mahathir, dikutip dari Strait Times, Jumat 11 Januari 2019.

Laporan WSJ tersebut mengatakan bahwa ada pemimpin Tiongkok yang menawarkan untuk membantu menutup skandal 1MDB. Disebutkan pula ada pertemuan Tiongkok dengan mantan PM Najib Razak.

Baca: WSJ: Tiongkok Tawarkan Tebus Kerugian Kasus 1MDB

Selain itu, para pejabat Tiongkok mengatakan kepada orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Beijing bahwa mereka akan menggunakan pengaruhnya untuk mencoba membuat Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain menjatuhkan tuduhan kepada sekutu Najib.

Para pejabat Tiongkok juga menawarkan untuk menyelidiki dan menutup rumah serta kantor para wartawan WSJ yang sedang menyelidiki kasus tersebut, untuk mengetahui siapa yang membocorkan rahasia skandal mega korupsi ini.

Sebagai imbalannya, Malaysia menawarkan proyek yang menguntungkan seperti kereta api dan pipa untuk One Belt One Road milik Tiongkok untuk membangun infrastruktur di luar negeri.

Baca: Tokoh Kunci Mega-Korupsi di Malaysia Diduga Tinggal di Indonesia

Sejak laporan WSJ tersebut mencuat tahun lalu, Najib dan para pejabat tinggi Malaysia menampik keras. Selain Najib, ada pula pengusaha Malaysia yang sampai saat ini masih buron yaitu Jho Low.

Ia didakwa pencurian dan pencucian uang. Polisi masih memburunya hingga saat ini. Ia dikabarkan kerap berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran polisi.

(FJR)

Singapura Klaim Kapal Malaysia Kembali Langgar Perbatasan

MV Pedoman milik Malaysia (depan) dilaporkan berada di perairan Singapura. (Foto: Channel News Asia)

Singapura: Setidaknya lima kapal milik Malaysia dilaporkan masih terlihat di perairan teritorial Singapura. Salah satu kapal merupakan kapal pelampung MV Pedoman.

MV Pedoman, berisi 22 awak, merupakan kapal yang menggantikan MV Polaris, yang telah meninggalkan perairan Singapura, Sabtu lalu.

“Pada pukul 18.00 sore (waktu setempat), dua kapal pemerintah Malaysia kembali masuk ke perairan Singapura,” sebut pernyataan dari Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, dikutip dari Channel News Asia, Jumat 11 Januari 2019.

Namun, pejabat Malaysia mengklaim bahwa datangnya MV Pedoman diperlukan untuk mengisi bahan bakar. Ia juga bersikeras bahwa kedua kapal sudah ada sejak Rabu kemarin.

Baca: Malaysia: Kami Tak Langgar Batas Maritim Singapura

Sengketa batas maritim antara kedua negara terjadi sejak awal Desember 2018. Pemerintah Singapura menyatakan akan memperluas batas perairan hingga wilayah Tuas. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Malaysia hendak memperluas pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura.

Selain itu, Malaysia juga berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini dikelola oleh Singapura.

Singapura mengklaim bahwa perluasan yang dilakukan Malaysia telah melanggar batas maritim dan hukum internasional.

Singapura juga menyatakan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali memasuki perairan teritorial dari arah Tuas selama beberapa pekan terakhir. 

(FJR)

Pria Kamboja Dipenjara Tiga Tahun Usai Hina Raja

Ilustrasi oleh Medcom.id.

Phnom Penh: Pengadilan Kamboja memenjarakan seorang pria, pada Rabu 9 Januari. Ia dibui selama tiga tahun karena menghina raja di berbagai postingan Facebook.

Ini hukuman kedua yang diketahui berdasarkan undang-undang lese majeste baru yang diberlakukan tahun lalu. UU tersebut, yang telah dikhawatirkan oleh sejumlah kelompok hak asasi manusia, dapat digunakan untuk meredam perbedaan pendapat.

“Pengadilan mengumumkan putusan terhadap Ieng Cholsa, yaitu menghukumnya 3 tahun penjara dan memerintahkan dia membayar lima juta riel (USD1.250 atau setara Rp17,5 juta),” kata juru bicara Pengadilan Kota Phnom Penh, Y Rin, seperti dinukil dari laman Mirror, Rabu 9 Januari 2019.

“Postingan Facebook, yang ditemukan pengadilan telah menghina Raja Norodom Sihamoni, diunggah pada Juni tahun lalu,” imbuh Y Rin.

Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara terdakwa tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar dan pengadilan tidak mengatakan apakah ia memiliki pengacara.

Undang-undang lese majeste di Kamboja dengan suara bulat diadopsi oleh parlemen pada Februari tahun lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan keprihatinan pada waktu itu bahwa undang-undang tersebut, yang mirip dengan undang-undang di negara tetangga Thailand, dapat digunakan untuk membungkam kritik pemerintah.

Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi CNRP pada 2017 atas permintaan pemerintah setelah dinyatakan bersalah merencanakan mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat — sebuah tuduhan yang dibantah partai itu dan Washington.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa milik Perdana Menteri Hun Sen memenangkan pemilihan umum pada Juli tahun lalu yang menurut para kritikus cacat karena kurangnya oposisi yang kredibel, di antara beragam faktor lainnya.

(FJR)

Australia Sebut Proses Suaka Rahaf al-Qunun Butuh Waktu

Bangkok: Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menegaskan upaya untuk mempertimbangkan suaka bagi Rahaf Mohammed al-Qunun, masih membutuhkan proses.

Baca juga: Menlu Australia Berada di Bangkok Bahas Nasib Rahaf Al-Qunun.

Remaja Arab Saudi itu melarikan diri dari keluarganya dan tiba di Bangkok, Thailand dari Kuwait, akhir pekan lalu. Menlu Payne sendiri berada di Bangkok untuk membahas ini termasuk seorang pesepakbola Bahrain yang ditahan di Thailand dan memiliki status pengungsi di Australia.

Kini Qanun berada dalam perlindungan lembaga PBB yang mengurus pengungsi, UNHCR di sebuah hotel. Gadis berusia 18 tahun menunggu untuk mendapatkan status pengungsi di Australia.

“Australia terus mengupayakan langkah proses penilaian yang dibutuhkan Qunun,” ujar Menlu Payne, seperti dikutip AFP, Kamis, 10 Januari 2019.

“Tidak mungkin Qunun akan kembali ke Australia bersama saya hari ini dan tidak akan berspekulasi atas jangka waktu, jika diberikan status pengungsi,” jelasnya.

Qunun mengatakan dia disiksa oleh keluarga, sementara beberapa kelompok HAM menyebutkan dia murtad. Hal ini yang memicu terjadi hukuman berada di Arab Saudi.

Sementara Kepala Polisi Imigrasi Thailand mengatakan, ayah dari Qunun tetap berada di Bangkok hingga mengetahui kemana gadis remaja itu pergi nantinya. Sedangkan Kedutaan Arab Saudi di Bangkok mengakui tidak menginginkan deporstasi dari Qunun dan menilai kasus ini adalah urusan keluarga.

Bebaskan pesepakbola

Menlu Payne ke Thailand untuk melobi pengembalian pesepakbola Hakeem AlAraibi ke Australia. AlAraibi adalah mantan pesepakbola Bahrain yang diberikan status pengungsi setelah melarikan dari Arab Spring.

AlAraibi dicari oleh pihak berwenang di Bahrain atas tuduhan kaitan dengan kerusuhan saat Arab Spring. Dia ditahan di Bangkok sejak November 2017 lalu saat berlibur dengan istrinya.

Baca juga: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad.

Payne mengulang kembali seruan Australia kepada Thailand untuk tidak mengirim AlAraibi ke Bahrain. Kasus dari AlAraibi menarik perhatian Qunun. Dukungan ditunjukkannya melalui Twitter.

“I’m with you #Hakeem,” tulis Qunun, dalam Twitter, Kamis, 10 Januari 2019.

Dukungan terhadap Qunun juga merebak. Di Sydney, empat orang perempuan melakukan protes untuk menundesak Pemerintah Australia menerima Qunun.

(FJR)

Inggris Siap Tunjuk Duta Besar untuk ASEAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald (Foto:Medcom.id/Wahyu)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald bertemu dengan Deputi Sekretaris Jenderal Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) Hoang Anh Tuan dan Deputi Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Aladdin D. Rillo. Dia ditemani oleh 10 Duta Besar Inggris yang ditempatkan di negara anggota ASEAN.

“Sinyal yang yang ingin diberikan adalah Inggris akan terus berhubungan dengan ASEAN. Selain itu kami juga ingin meningkatkan hubungan dengan ASEAN,” kata McDonald di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 10 Januari 2018.

Dalam pertemuan tersebut, McDonald membahas rencana pemerintahnya memunculkan posisi Duta Besar Inggris untuk ASEAN. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu persiapan Pemerintah Inggris dalam menghadapi Brexit.

“Saat ini, Duta Besar untuk Indonesia juga merangkap sebagai perwakilan kami untuk ASEAN. Namun, posisi baru dibutuhkan untuk mengakomodasi beban kerja yang lebih besar,” ucap pejabat senior tersebut.

“Hubungan kami dengan ASEAN saat ini masih diperantarai oleh Uni Eropa. Kami harus melakukan semuanya sendiri jika keluar dari Uni Eropa,” lanjutnya.

Pihak ASEAN sendiri menyambut baik adanya rencana tersebut. Rencana tersebut dipercaya akan meningkatkan hubungan bilateral antara Inggris dengan ASEAN.

Inggris merupakan negara investor kedua terbesar di ASEAN. Nilai perdagangan Inggris ke kawasan ASEAN mencapai £36,5 miliar pada 2017.

(WAH)

Kemenlu Pastikan Tidak Ada Kerja Paksa WNI di Taiwan

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal. (Foto: Marcheilla Ariesta/Medcom.id).

Jakarta: Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tim ke delapan universitas yang berada di Taiwan. Delapan universitas ini diduga melakukan kerja paksa terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Indonesia.

Baca juga: Taiwan Akui Ada Agen Ilegal Tarik Mahasiswa Indonesia.

“Kami sudah kirim tim dan didampingi otoritas setempat. Sejauh ini kami tidak menemukan indikasi kerja paksa,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, kepada Medcom.id, Kamis 10 Januari 2019.

Menurut Iqbal, bagi mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan studi di Taiwan memang ada mekanisme yang terkait dengan berbagai pihak, misalnya dengan Kemenristekdikti, Provinsi Babel dan yayasan. Mekanisme ini tidak datang dari satu pintu.

“Tata kelola masih jelek. Objektif bagusnya adalah otoritas Taiwan ingin bantu mereka yang kurang beruntung untuk kuliah mandiri, dengan skema kuliah sambil kerja. Jadi bisa bayar kuliah dari penghasilan kerja,” ujar Iqbal lagi.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa asal Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Hsing Wu menolak pemberitaan sejumlah media massa nasional di Indonesia yang memberitakan adanya kerja paksa dari sejumlah universitas di Taiwan.

Mereka mengaku, tidak ada kerja paksa yang dilakukan dari universitas kami dan tidak ada makanan mengandung babi yang disajikan dari tempat mereka magang atau kerja paruh waktu.

Baca juga: Pekerjakan Siswa Asing, Taiwan Akan Beri Sanksi Kampus.

Pernyataan yang dikeluarkan dari Universitas Hsin Wu, disebutkan kerja paruh waktu dan magang tercatat dalam absensi kehadiran dan mereka menerima slip gaji yang diketahui universitas.

Para mahasiswa tersebut mengaku senang melakukan kerja magang karena dapat menambah pengalaman kerja dan juga pendapatan tambahan.

Peraturan di Taiwan menyebutkan mahasiswa baru tak melakukan pelanggaran dalam bekerja paruh waktu selama liburan musim panas dan musim dingin, di tahun pertama mereka di Taiwan. Mereka diperbolehkan bekerja tidak lebih dari 20 jam per minggu.

(FJR)