Video WNI Disandera Abu Sayyaf, Diviralkan Malaysia

Seorang pria WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf memohon untuk dibebaskan. (Foto: The Star).

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi kebenaran video sandera WNI yang beredar beberapa waktu yang lalu. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyebut video ini disebarkan oleh Malaysia.

Baca juga: Pria Diduga WNI Memohon Dibebaskan dari Abu Sayyaf.

Dalam video yang beredar tersebut, seorang pria meminta tolong agar segera dibebaskan dari kelompok militan Abu Sayyaf Group (ASG). Pria tersebut adalah sandera WNI yang diculik di Pulau Gaya, Semporna, Malaysia, 11 September 2018.

“Kemarin itu, dikirim ke keluarga, kemudian keluarga share video itu ke pemilik kapal di Malaysia. Pemilik kapal kirim ke Polisi Malaysia. Jadi yang memviralkan itu adalah Polisi Malaysia,” kata Iqbal kepada Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut Iqbal, upaya pembebasan terus dilakukan. Berbagai strategi juga diupayakan, termasuk memperkuat komunikasi dengan keluarga sandera. 

“Yang dijadikan sasaran teror itu keluarga. Tebusan pasti didesak ke keluarga. Jadi kita terus berikan pendampingan ke keluarga sehingga dilakukan negosiasi,” ujar Iqbal lagi.

Iqbal menambahkan, viralnya video permintaan tebusan dari sandera ini merupakan salah satu taktik dari para penyandera untuk menekan keluarga agar segera memberikan tebusan.

“Kalau kami, biasanya tidak kami keluarkan ke media karena kita sudah tahu bahwa ada tekanan psikologis ke pemerintah,” tutur dia.

Iqbal menyebut modus penyebaran video semacam itu sudah beberapa kali digunakan Abu Sayyaf Group (ASG) sejak penyanderaan WNI terjadi pada 2016. Saat ini, ada tiga WNI tersisa yang masih disandera ASG di Filipina  Selatan.

(FJR)

Menlu Australia Berada di Bangkok Bahas Nasib Rahaf Al-Qunun

Bangkok: Australia sudah menyuarakan pertimbangan untuk memberikan suaka bagi remaja 18 tahun, Rahaf Mohammed al-Qunun. Qunun saat ini berada di dalam perlindungan UNHCR setelah menolak pulang ke Arab Saudi.

Baca juga: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, saat in berada di Bangkok, untuk membicarakan hal ini. Selain itu Payne juga akan berbicara dengan pihak Thailand terkait pesepakbola asal Bahrain yang berstatus pencari suaka dari Australia. Pesepakbola itu dipenjara di Thailand dan dihadapkan pada ekstradisi ke Bahrain.

Sementara Qunun saat ini menetap di sebuah hotel di Bangkok dengan pengawasan pihak UNHCR. Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR) masih terus memproses aplikasi status pengungsi menyusul kemungkinan pemindahan ke Australia.

“Qunun menolak untuk bertemu ayah dan kakaknya,-yang tiba di Bangkok pekan ini,- yang mencoba membujuknya pulang ke Arab Saudi. Baik ayah dan kakak Qunun membantah menyiksanya secara fisik dan psikis,” pernyataan pihak berwenang Thailand, seperti dikutip AFP, Kamis, 9 Januari 2019.

Pada Sabtu 5 Januari lalu, Qunun dilarang masuk ke Thailand saat tiba di Bandara Suwarnabhumi. Dia bermaksud terbang ke Australia untuk mencari suaka.

Dia kemudian diperbolehkan masuk ke Bangkok pada Senin 7 Januari pagi, oleh pihak Thailand setelah terlibat ketegangan selama 48 jam. Qunun sempat berlindung di kamar hotel untuk menuntut suaka.

Adapun kasus ini, Menlu Payne akan melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri yang juga menjabat Menteri Kehakiman Prajin Juntong, untuk nasib Qunun dan pesepakbola, Hakeem AlAraibi.

AlAraibi memiliki status pengungsi di Australia tetapi ditangkap di Bandara Bangkok 2017 lalu ketika melakukan perjalanan bulan madu ke Thailand. AlAraibi saat ini ditahan di penjara untuk menantikan hasil putusan ekstradisi ke Bahrain.

“Saya akan menyuarakan kasus ini kepada pemerintah Australia, agar bisa kembali ke Australia dengan selamat,” tegasnya.

FIFA sendiri menilai bahwa AlAraibi seharusnya dibebaskan dan diizinkan kembali ke Australia.

(FJR)

38 Paket Mencurigakan Ditemukan di Sejumlah Kedubes di Australia

Canberra: Polisi Australia menangkap seorang pria yang diduga mengirim paket mencurigakan ke sejumlah konsulat dan kedutaan besar di Canberra, Melbourne, dan Sydney.

Petugas darurat dipanggil ke berbagai konsulat pada Rabu 9 Januari setelah diberitahu oleh staf. Beberapa paket dilaporkan diberi label asbes.

Isi paket masih diidentifikasi. Tidak ada laporan tentang kerusakan pada staf. “Seorang pria yang ditangkap telah mengirim 38 paket itu,” pernyataan Polisi Federal Australia (AFP).

“Tidak ada ancaman berlanjut bagi publik,” kata pihak berwenang.

Pria 48 tahun itu dituduh mengirim artikel berbahaya untuk dibawa oleh layanan pos. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun.

Pekerja darurat terlihat di konsulat Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Pakistan, India, Yunani, Korea Selatan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, Swiss, dan Prancis, seperti dilaporkan sejumlah media Australia. Paket-paket itu diyakini mengandung zat tak dikenal yang bersumber dari rumah pria itu di Shepparton, sekitar 200 km utara Melbourne.

“Pengujian forensik akan dilakukan pada mereka untuk menentukan komposisi yang tepat dari bahan di dalamnya,” kata AFP dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir BBC, Kamis 10 Januari 2019.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah memeriksa 29 parsel, seraya meyakini akan menemukan barang yang tersisa.

Pemerintah Australia sudah mengeluarkan peringatan kepada perwakilan negara asing pada Selasa tentang kiriman mencurigakan, setelah penemuan tiga paket sebelumnya.

“Catatan itu menyarankan kedutaan dan konsulat untuk menangani surat sesuai dengan protokol dan instruksi pemerintah mereka sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam sebuah pernyataan.

Pria yang ditangkap itu akan menghadapi pengadilan di Melbourne pada Kamis.

(FJR)

Jelang Pemilihan Raja, Dewan Pahang Gelar Sidang

Tengku Abdullah, putra dari Sultan Pahang. (Foto: Bernama)

Kuala Lumpur: Dewan Kerajaan Pahang akan menggelar sidang pada Jumat 11 Januari 2018 besok untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Sultan Pahang yang diperkirakan terpilih menjadi Raja Malaysia.

Sumber anonim mengatakan, Dewan Kerajaan yang diketuai Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah akan bertemu di Kuala Lumpur setelah salat Jumat, besok.

Namun, sumber tersebut menolak membeberkan tentang apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dilansir dari Strait Times, Kamis 10 Januari 2019.

Diperkirakan, Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah yang berusia 88 tahun akan turun takhta dan menyerahkan kepada putranya, Tengku Abdullah.

Baca: 24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia

Pasalnya, Sultan Ahmad Shah yang merupakan raja ketujuh Malaysia periode 1979 hingga 1984, dalam kondisi tidak sehat saat ini. 

Sultan Pahang memang menjadi urutan berikutnya jika masa jabatan Sultan Muhammad V dari Kelantan habis sebagai Raja Malaysia. Namun, belum lima tahun masa jabatan, Sultan Muhammad V mengundurkan diri.

Urutan untuk menggantikan Sultan Muhammad V dari Kelantan adalah Sultan Ahmad Shah dari Pahang, kemudian Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor dan Sultan Nazrin Shah dari Perak.

Raja Malaysia yang baru akan dipilih oleh Conference of Rulers pada 24 Januari 2019 dan raja yang baru akan dilantik serta resmi bertugas pada 31 Januari 2019.

(FJR)

Myanmar Perintahkan Militer Serang Pemberontak Arakan Army

Militer Myanmar. (Foto: AFP)

Nay Pyi Taw: Serangan kelompok Arakan Army menjadi pembahasan utama dalam pertemuan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dengan kabinetnya. Militer pun diminta untuk siaga.

Selain Suu Kyi, pertemuan ini juga dihadiri oleh Presiden Win Myint, Panglima Militer Min Aung Hlaing dan beberapa pejabat lainnya seperti kepala intelijen. 

“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris atau Arakan Army,” kata juru bicara pemerintah, Zaw Htay, dikutip dari Strait Times, Kamis 10 Januari 2019.

Arakan Army telah menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan lainnya dalam serangan ke empat pos polisi pada Jumat pekan lalu, ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan.

Serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Namun, Tatmadaw atau militer Myanmar, menyangkal tuduhan itu.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Arakan Army di Rakhine menyebabkan eksodus pengungsi sejak awal bulan lalu.

Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan. PBB juga melaporkan, pengungsi kini telah mencapai 4.500 orang.

Arakan Army merupakan gerakan pemberontak yang terdiri atas beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas yang memperjuangkan Rakhine atau The Land of Arakan.

(FJR)

Menghina Mantan Raja, Tiga Warga Malaysia Ditangkap

Mantan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V dari Kelantan. (Foto: AFP)

Kuala Lumpur: Dua pria dan satu wanita ditangkap otoritas Malaysia dengan dugaan menghina mantan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V dari Kelantan sehubungan dengan pengunduran dirinya baru-baru ini.

“Penangkapan dilakukan karena kami menerima sejumlah laporan mengenai pengguna akun media sosial yang mengunggah komentar berisi penghinaan terhadap Sultan Muhammad V,” kata Inspektur Jenderal Polisi Diraja Malaysia Mohamad Fuzi Harun, dikutip dari Channel News Asia, Kamis 10 Januari 2019.

Mereka yang ditangkap adalah pemilik akun Twitter @azhamakhtar dan @aliaastaman dan pemilik akun Facebook dengan nama Eric Liew.

“Tiga orang yang diduga terlibat ini akan diperiksa dan diidentifikasi di bawah Undang-Undang Sedisi Malaysia,” lanjut dia.

Baca: 24 Januari Ditentukan sebagai Pemilihan Raja Malaysia

Polisi Malaysia pun menganjurkan agar publik hati-hati menggunakan media sosial dan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang provokatif atau salah mengartikan dari pengunduran diri Sultan Muhammad V.

“Komentar-komentar yang tak pantas akan menyebabkan persepsi negatif terhadap institusi Kerajaan,” tuturnya lagi.

Sultan Muhammad V dari Kelantan mengundurkan diri pada Minggu 6 Januari 2019. Surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara resmi dan dikirim ke Sekretaris Majelis Raja-Raja.

Raja Malaysia mundur setelah dua tahun naik takhta pada Desember 2016. Padahal, raja memiliki waktu jabatan selama lima tahun setelah dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. 

Baca: PM Mahathir Harap Malaysia Segera Lantik Raja Baru

Dua bulan sebelum pengunduran ini, Sultan Muhammad V diberitakan telah menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina. Keduanya dikabarkan menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia.

Sebelum dipinang oleh Sultan Muhammad V, Veovodina juga diisukan telah menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Rihana Oxana Gorbantenko. Kendati demikian, Istana tidak memberikan penjelasan demikian pula Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

(FJR)

Tiongkok Dukung KTT AS-Korut Segera Digelar

Mobil Kim Jong-un terlihat di Beijing. (Foto: AFP)

Beijing: Menerima kunjungan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengutarakan bahwa dirinya sangat mendukung pertemuan Kim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera digelar.

“Tiongkok berharap Korut dan AS segera bertemu dan penggunaan dialog untuk menyelesaikan masalah,” kata Xi, dikutip dari Xinhua, Kamis 10 Januari 2019.

Tiongkok juga mendukung komitmen Korut terhadap proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peningkatan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Di samping itu, Kim Jong-un menegaskan bahwa Korut akan terus berpegang pada sikap melaksanakan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan konsultasi.

Baca: Kim Jong-un dan Xi Jinping Diskusikan KTT Trump

Kim juga terus melakukan upaya untuk KTT dengan AS terlaksana dan mencapai hasil yang disambut baik oleh masyarakat internasional.

Kim tiba di Beijing pada Selasa 8 Januari. Selain soal KTT kedua dengan AS, Kim juga datang ke Tiongkok untuk mencari dukungan ekonomi dari Negeri Tirai Bambu.

KTT pertama berlangsung di Singapura. Kala itu, Kim dan Presiden AS Donald Trump sepakat berusaha bersama-sama dalam mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Lawatan Kim ke Tiongkok ini tidak diumumkan secara resmi.

Rabu 9 Januari 2019, iring-iringan kendaraan Kim dilaporkan telah meninggalkan rumah tamu Diaoyutai. Media Korsel, Yonha, menyebut Kim mengunjungi sebuah pabrik farmasi Tongrentang selama sekitar setengah jam.

(FJR)

Mulai 2019, AHA Centre dan ASEAN Bantu Repatriasi Rohingya

Jakarta: Memasuki tahun 2019, dukungan Indonesia terhadap ASEAN akan ditingkatkan, khususnya terhadap keketuaan Thailand di ASEAN. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan lebih fokus terhadap nasib etnis minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“ASEAN harus terus bersatu, bekerja keras, agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan damai, stabil dan sejahtera,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Namun, Menlu Retno lebih menekankan dukungan Indonesia terhadap pemulihan Rakhine State, Myanmar. Indonesia juga terus berupaya berkontribusi agar isu Rakhine State mengalami kemajuan. Sejak 2017, Indonesia secara berkala terus mengirimkan bantuan untuk Rakhine, termasuk mendirikan rumah sakit dan sekolah Indonesia.

“Pada KTT ASEAN di Singapura bulan November 2018, Indonesia mengusulkan agar AHA Centre dan Sekretariat ASEAN mendapatkan akses dan dapat berkontribusi lebih banyak, terutama dalam mempersiapkan repatriasi sukarela, aman dan bermartabat,” lanjut dia.

Usulan Indonesia ditanggapi secara positif oleh negara anggota ASEAN. Tindak lanjut yang dibahas di KTT akan terus dilakukan pada tahun ini.

“Januari ini, Preliminary Need Assesment Team, Insya Allah akan mulai bekerja di Rakhine State. Setelah itu, Comprehensive Need Assesment team akan bekerja dengan masa satu tahun,” tutur Menlu Retno.

Baca: Menlu RI Bahas Rakhine Bersama Penasehat Nasional Myanmar

Menlu Retno sangat berharap, selain mempersiapkan repatriasi, keberadaan AHA Centre dan Sekretariat ASEAN di Rakhine State akan dapat membantu menciptakan rasa saling percaya dan lingkungan yang lebih kondusif.

“Ini satu langkah maju yang dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar mengatasi masalah Rakhine State,” ungkap dia.

Bentrokan di Rakhine State yang pecah pada Agustus 2017 lalu membuat hampir satu juga etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Banyak Rohingya di Bangladesh tinggal di di Cox’s Bazar dan Kutupalong serta wilayah-wilayah lainnya.

Hingga saat ini, status mereka masih tak jelas dan bergantung pada bantuan internasional. Repatriasi pun masih tertunda, karena Bangladesh dan Myanmar masih belum mencapai kesepakatan final, ditambah para pengungsi juga enggan kembali ke Myanmar.

(WIL)

Gunakan Palu, Pria di Tiongkok Lukai 20 Bocah SD

Orang tua diminta menjemput anak-anak mereka terkait insiden penganiayaan di sebuah SD di Beijing, Tiongkok, Selasa 8 Januari 2019. (Foto: AFP/Getty Image)

Beijing: Seorang pria diduga melukai 20 murid sekolah dasar dengan menggunakan palu di sebuah sekolah dasar di Beijing, Tiongkok. Kepala sekolah mengatakan kepada para orang tua siswa bahwa pelaku adalah seorang karyawan yang belum lama ini dipecat.

Dilansir dari laman Mirror, Selasa 8 Januari 2019, tiga siswa mengalami luka serius di bagian kepala. Ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan beberapa korban lainnya.

Polisi menangkap pelaku berumur 49 tahun di lokasi kejadian, di distrik Xicheng, Beijing, sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Laporan awal mengindikasikan pelaku menggunakan pisau, namun kemudian diklarifikasi menjadi palu.

Pelaku adalah mantan pekerja pemeliharaan sekolah yang kontraknya berakhir pada Desember tahun lalu. Kepolisian Beijing menduga pelaku marah karena kontrak tidak diperpanjang di sekolah bernama Xuanwu Normal Experimental Affiliated Number One Primary School.

Menurut laporan media South China Morning Post, seorang orang tua murid mengklaim bahwa “penyerang menggunakan senjata mirip palu untuk memukul kepala siswa. Dia berhasil dihentikan seorang guru olahraga.”

November lalu, sedikitnya enam bocah tewas dan hampir 20 lainnya terluka saat sebuah mobil menghantam mereka semua yang sedang menyeberang jalan di Huludao.

Sedikitnya 14 anak berusia tiga hingga empat tahun terluka saat seorang wanita bersenjata pisau dapur menyerbu sebuah taman kanak-kanan di Tiongkok pada Oktober lalu.

(WIL)

Menlu: Peran Indonesia di DK PBB Telah Dimulai

Jakarta: Sembilan hari sudah Indonesia menduduki posisi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020. Perhatian politik luar negeri Indonesia juga akan tercurah dalam posisi ini.

“Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

“Waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota DK PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia,” lanjut dia.

Menlu Retno menambahkan, tahun ini akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Tim DK PBB di PTRI New York, ujar dia, telah diperkuat sejak Oktober 2018.

“Untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Menunaikan tugas dengan baik di DK PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar,” ucapnya.

Menurut dia, kemapanan tataman dunia saat ini sedang menghadapi tantangan baru. Nilai-nilai multilateralisme yang telah dipupuk sejak berakhirnya Perang Dunia II saat ini mengalami tantangan yang berat.

“Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab ini sebaik mungkin,” tegasnya lagi. 

(WAH)

Kim Jong-un dan Xi Jinping Diskusikan KTT Trump

Iring-iringan kendaraan Kim Jong-un di Beijing, Tiongkok, 9 Januari 2019. (Foto: AFP / STR)

Beijing: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan berdiskusi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait rencana pertemuan keduanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun ini. Diskusi dilakukan dalam lawatan ‘rahasia’ Kim ke Tiongkok di awal tahun.

Seperti dilansir dari kantor berita AFP, Kim tiba di Beijing pada Selasa 8 Januari. Selain soal KTT kedua, Kim juga datang ke Tiongkok untuk mencari dukungan ekonomi dari Negeri Tirai Bambu.

Baca: Diundang Presiden Xi, Kim Jong-un Berkunjung ke Tiongkok

KTT pertama berlangsung di Singapura. Kala itu, Kim dan Presiden AS Donald Trump sepakat berusaha bersama-sama dalam mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Lawatan Kim ke Tiongkok ini tidak diumumkan secara resmi. Tidak ada detail kunjungan, baik dari pihak Korut maupun Tiongkok.

Selasa kemarin, Kim dilaporkan telah bertemu Xi selama lebih kurang satu jam. Menurut laporan media Yonhap, keduanya kemudian makan malam bersama istri masing-masing di Great Hall of the People di Beijing.

Masih dari Yonhap, diskusi Kim dan Xi kala itu difokuskan pada apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bertemu Trump di KTT kedua.

Hari ini, Rabu 9 Januari 2019, iring-iringan kendaraan Kim dilaporkan telah meninggalkan rumah tamu Diaoyutai. Yonhap menyebut Kim mengunjungi sebuah pabrik farmasi Tongrentang selama sekitar setengah jam.

“Bagi Korut, 2019 adalah titik balik strategis. Jika dia (Kim) ingin mengubah fokus ke pengembangan ekonomi, dia membutuhkan kerja sama dengan Tiongkok,” ujar Lu Chao, pakar Korut di Liaoning Academy of Social Sciences.

“Tiongkok juga akan membantu Korut mencapai transformasi ekonomi, dan merealisasikan denuklirisasi di Semenanjung (Korea) secepat mungkin,” lanjut dia.

(WIL)

PBB Minta Australia Terima Suaka Rahaf al-Qunun

Canberra: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Rahaf Mohammed al-Qunun, remaja asal Arab Saudi yang melarikan diri dari keluarganya, adalah seorang pengungsi legal. Agensi Pengungsian PBB pun meminta Australia, negara tujuan awal Rahaf dalam pelariannya, untuk menerima permohonan suaka perempuan berusia 18 tahun itu.

“UNHCR telah merujuk Rahaf Mohammed al-Qunun ke Australia untuk dipertimbangkan tinggal sebagai pengungsi,” ujar Departemen Urusan Dalam Negeri Australia, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Rabu 9 Januari 2019.

Departemen Urusan Dalam Negeri Australia mengaku akan “mempertimbangkan rujukan ini seperti kasus biasa, seperti yang sudah beberapa kali dilayangkan UNHCR.”

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengindikasikan sinyal kuat pemberian suaka kepada Rahaf. Ia menyebut jika status pengungsi Rahaf memang terverifikasi, maka Negeri Kanguru akan serius mempertimbangkan suaka.

“Jika dia memang pengungsi, maka kami akan sangat, sangat, sangat serius mempertimbangkan visa kemanusiaan,” tutur Hunt, sebelum muncul pengumuman dari UNHCR.

Kisah pelarian Rahaf terjadi sejak Sabtu pekan kemarin. Kala itu, ia meminta pertolongan kepada komunitas global via tulisan di Twitter.

Kepada laman BBC, Rahaf mengaku takut dibunuh keluarga atau pemerintah Arab Saudi karena dirinya sudah keluar dari agama Islam, atau juga disebut dengan istilah murtad.

Dalam perjalanan dari Kuwait ke Australia, Rahaf ‘dipaksa’ mendarat di Thailand. Di sana, ia sempat terancam dideportasi otoritas Thailand yang sebelumnya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di negara tersebut.

Namun saat kisah Rahaf viral di seluruh dunia, Thailand mengubah sikap dan berbalik melindungi Rahaf. Bangkok kemudian berkoordinasi dengan PBB, Rahaf pun meninggalkan Bandara Suvarnabhumi di Bangkok bersama perwakilan UNHCR.

Sebuah video di Twitter yang diunggah seorang aktivis hak asasi manusia asal Saudi memperlihatkan seorang pejabat Riyadh sedang mengeluh kepada otoritas Thailand. Pejabat itu terdengar kesal karena otoritas Thailand hanya menyita paspor Rahaf, tapi tidak telepon genggamnya.

“Saat dia mendarat, dia membuka akun (Twitter) baru, dan follower-nya bertambah menjadi 45 ribu dalam satu hari,” ucap pejabat itu dalam Bahasa Arab.

“Seharusnya yang disita itu telepon genggamnya, bukan paspor,” lanjut doa. AFP belum dapat meminta keterangan Saudi mengenai video tersebut.


Rahaf Mohammed al-Qunun. (Foto: AFP)

Kebebasan Beragama di Arab Saudi

Kebebasan beragama tidak secara resmi dilindungi di Arab Saudi. Warga yang meninggalkan Islam atau berpindah ke agama lain berpotensi dijerat hukum kemurtadan (apostasy).

Warga Saudi yang dijerat hukum semacam itu terancam divonis hukuman mati.

BBC World Service sempat berbicara dengan Noura, seorang teman yang sempat menulis di akun Twitter Rahaf. Dia mengatakan kenal dengan Rahaf di grup feminis Saudi, dan dia juga mengaku telah “melarikan diri” dari Arab Saudi karena sudah menjadi “eks Muslim.”

Noura mengatakan Rahaf adalah mahasiswi di sebuah universitas Saudi. Dia meyakini ayah Rahaf bekerja untuk pemerintah Saudi.

“Keluarga dia mengurungnya di rumah selama sekitar enam bulan karena dia memotong rambutnya,” tutur Noura kepada BBC. “Saya terus berbicara dengannya setiap 20 menit. Dia sangat ketakutan,” ungkap Noura.

(WIL)

Indonesia Terus Dukung Palestina di Tahun 2019

Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. (Foto: Fajar Nugraha)

Jakarta: Kemerdekaan Palestina tetap menjadi isu yang diperjuangkan Indonesia tahun ini. Sepanjang 2018, Indonesia sudah melakukan yang terbaik dalam mendukung perjuangan menuju kemerdekaan Palestina.

“Dan di tahun ini, dukungan tersebut akan semakin ditingkatkan, terutama dengan posisi Indonesia di Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Menlu Retno juga memaparkan sejumlah bantuan yang telah diberikan Indonesia kepada Palestina. “Di tingkat global, Palestina terus menjadi prioritas. Indonesia terus berada di barisan terdepan untuk membantu Palestina terkait kemerdekaan dan juga untuk para pengungsi,” lanjut dia.

Sejumlah bantuan itu antara lain kerja sama Indonesia dengan UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) yang intensitasnya terus ditingkatkan.

“Secara masif, 50 universitas di Indonesia menyediakan beasiswa untuk pelajar Palestina, dan kami juga terus memasok bantuan seperti bahan makanan untuk pengungsi Palestina,” ujar Menlu Retno lagi.

Baca: Menlu Palestina: Dukungan Indonesia yang Terhebat

Masih dalam kaitan dengan Indonesia, Indonesia mengaku prihatin dengan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan resolusi PBB. Menlu Retno menyebut perubahan sikap tersebut sangat memengaruhi upaya menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut. Untuk pertama kalinya, Badan Zakat Indonesia bekerja sama dengan UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina,” tutur Menlu Retno.

“Upaya perdamaian harus tetap dilakukan di koridor Solusi Dua Negara,” tegasnya.

Selain itu, Menlu Retno menyebut bantuan lain juga termasuk kehadiran Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah yang dapat membantu kerja sama ekonomi Indonesia dan Palestina.

(WIL)

Indonesia Mencalonkan Diri untuk Dewan HAM PBB

Menlu Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. (Foto: Fajar Nugraha)

Jakarta: Diplomasi politik luar negeri Indonesia di tahun 2019 diawali dengan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Kampanye pun telah dilakukan secara intensif.

“Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Menlu Retno menegaskan, Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut.

“Sebagai ‘A True Partner for Democracy, Development and Social Justice,’ Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM,” lanjut Menlu Retno.

Senada dengan Menlu Retno, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib mengatakan bahwa pendekatan dan permintaan dukungan terus diupayakan.

Baca: Indonesia Resmi Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB

“Pemilihan akan digelar Oktober 2019. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit mendapat dukungan karena kebijakan dan peran aktif kita di bidang HAM,” ujar Hasan kepada Medcom.id. 

Menurut penjelasan Hasan, sistem voting yang sama saat Indonesia mencalonkan di Anggota Tidak Tetap DK PBB juga akan berlaku saat pemilihan Dewan HAM ini.

“Voting melalui secret ballot. Untuk wilayah Asia Pasifik, ada empat kursi tersedia dan lima calon,” ujar Hasan.

Hasan memaparkan, kampanye Indonesia untuk duduk di Dewan HAM terkait dengan langkah dan kemajuan promosi serta proteksi HAM di dalam negeri.

Selain itu, ada pula kontribusi indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan multilateral di bidang ham, dan peran dan kontribusi delegasi RI di Dewan HAM.

(WIL)

KBRI Beijing Promosikan Makanan Indonesia di Harbin

Harbin: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, dengan dipimpin langsung Dubes Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Mongolia Djauhari Oratmangun, mengawali tahun 2019 dengan menghadirkan beberapa perusahaan Indonesia beserta produk-produk andalannya untuk berpartisipasi dalam 2019 Harbin Import Food Expo (HIFE).

Perusahaan Indonesia yang menawarkan produk-produk andalannya yaitu PT. Serena Indopangan Industri; Golden Food International; PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk; United Harvest China Co, Ltd; Kapal Api; Yan Ty Ty (sarang burung walet); dan UD. Raja Kopi. Dalam kegiatan ini, Dubes Djauhari hadir bersama dengan Atase Perdagangan dan Staf Atase Pendidikan.


Salah satu bagian dari Paviliun Indonesia di HIFE. (Foto: KBRI Beijing)

Pameran produk makanan dan minuman yang pertama kali digelar di ibu kota provinsi Heilongjiang itu, yang juga dikenal sebagai salah satu kota utama di RRT, berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Januari 2019. Pameran ini diikuti 16 negara dan lebih dari 200 perusahaan yang berasal dari kawasan Asia maupun Eropa. 

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga turut serta dalam pameran ini. Meski berlangsung dalam suhu minus 20 derajat Celcius, pameran tersebut menarik banyak pembeli dan masyarakat Harbin serta warga sekitarnya untuk berkunjung. 

Pavilion Indonesia yang berada di lokasi jalur utama pameran, bertempat di Hall-A, Harbin International Exhibition Centre juga dipenuhi pengunjung.

“Melalui pameran di awal tahun ini kami berharap produk makanan dan minuman Indonesia yang berkualitas bagus semakin merambah pasar RRT, dan kerja sama antara kedua negara juga semakin erat. Selain itu kami juga bersyukur pengunjung yang menyambangi Pavilion Indonesia jumlahnya menggembirakan,” ujar Dubes Djauhari di sela-sela kegiatan, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu 9 Januari 2019.


Presentasi produk makanan Indonesia di HIFE. (Foto: KBRI Beijing)

Tidak hanya pameran, Harbin Municipal People’s Government selaku penyelenggara juga menggelar Forum One Belt, One Road International (Harbin) Food Summit 2019. Di acara itu, Dubes Djauhari tampil sebagai salah satu narasumber utama yang mempresentasikan perkembangan dan prospek kerja sama ekspor produk makanan dan minuman Indonesia di pasar RRT.

Selain menghadirkan pengusaha untuk mengikuti kegiatan 2019 HIFE dan menjadi narasumber, Dubes Djauhari juga bertemu  perwakilan Harbin Municipal People’s Government, Harbin Committee of the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), China Food Association, dan CCPIT Jilin Provincial Committee untuk membicarakan kerja sama ke depan.

Secara khusus, Dubes Djauhari juga bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di Harbin. Para mahasiswa ini umumnya mengambil studi di bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup, Teknik, Kedokteran dan Bahasa. 

Dubes Djauhari mengingatkan para mahasiswa agar menjalankan studi dengan serius, tekun, taat hukum dan secara aktif menggunakan hak konstitusinya dalam pemilihan umum Indonesia di bulan April 2019.


Perhimpunan Pelajar Indonesia di Harbin. (Foto: KBRI Beijing)

(WIL)