Tentara Myanmar Bunuh 13 Pemberontak di Rakhine

Polisi Myanmar berpatroli di Rakhine, 28 Agustus 2017. (Foto: AFP)

Naypyidaw: Militer Myanmar mengaku telah membunuh 13 pemberontak di Rakhine dalam sebuah serangan balasan, usai sebuah grup bersenjata bernama Arakan Army (AA) menyerang beberapa pos polisi belum lama ini.

Kekerasan terbaru meletus di Rakhine dalam beberapa pekan terakhir antara militer Myanmar melawan AA. Pertempuran terjadi di banyak tempat yang sama dengan lokasi eksodus 720 ribu etnis Rohingya pada 2017.

AA adalah grup bersenjata yang dinilai Myanmar lebih kuat ketimbang Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Selama ini, ARSA mengklaim sebagai kelompok yang mewakili perjuangan Rohingya.

Saat Myanmar merayakan hari kemerdekaan pada 4 Januari, AA melancarkan serangan yang menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan lainnya. Militer Myanmar mengaku membalas serangan, dan telah menewaskan 13 pemberontak dalam operasi dalam periode 5 hingga 16 Januari.

“Kami membunuh 13 musuh dan menyita tiga senjata,” ucap Mayor Jenderal Tun Tun Nyi dalam konferensi pers di Naypyidaw, seperti dinukil dari laman Guardian, Sabtu 19 Janauri 2019.

“Beberapa perwira dan prajurit dari kubu kami tewas,” tambah dia, tanpa menyebutkan angka.

Selama ini militer Myanmar hampir tidak pernah mengumumkan statistik korban tewas dalam pertempuran melawan pemberontak. Militer Myanmar sempat menyuarakan gencatan senjata terhadap pemberontak di wilayah utara bulan lalu, tapi Rakhine mendapat pengecualian karena masih ada AA dan ARSA.

Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yanghee Lee, mengatakan bahwa semua grup minoritas di Rakhine telah “cukup menderita,” dan ia mendesak AA serta pasukan Myanmar untuk lebih melindungi warga sipil ketimbang bertempur.

Sebagian besar Rohingya di Myanmar utara telah melarikan diri ke Bangladesh. Mereka menolak direpatriasi ke Myanmar jika tidak mendapat jaminan keamanan dan status kewarganegaraan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik pemerintah Myanmar yang dinilai “terlalu lamban” dalam memproses kepulangan Rohingya.

Baca: Indonesia Terus Dorong Proses Repatriasi Warga Rohingya di Myanmar

(WIL)

Dua Biksu Ditembak Mati di Thailand Selatan

Polisi memeriksa lokasi penembakan. (Foto: AFP)

Bangkok: Sejumlah pria bersenjata menembak mati dua biksu Buddha dan melukai dua lainnya di sebuah kuil di Thailand Selatan.

Penyerang berpakaian hitam dan membawa senapan, masuk secara diam-diam ke Kuil Rattanaupap di Provinsi Narathiwat dekat perbatasan Malaysia. Seketika mereka menembak dengan brutal.

Dilansir dari AFP, Sabtu 19 Januari 2019, serangan itu terjadi sekitar 19.30 malam waktu setempat. Para penyerang masuk ke kuil melalui area belakang dengan menyeberangi sungai.

Sejak 2004, bentrokan antara pemberontak etnis Melayu-Muslim dan Buddha di Thailand menewaskan sekitar 7.000 orang dari kedua belah pihak.

Jumlah korban tewas di Thailand Selatan turun di tahun lalu ketika Junta memperketat keamanannya. Namun, kekerasan kembali muncul beberapa hari terakhir.

Juru bicara Pemerintah Thailand Buddhipongse Punnakanta pun mengatakan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengutuk aksi tersebut.

“PM mengecam serangan tersebut dan menginstruksikan para pejabat untuk menyelidiki dan menemukan para penyerang untuk diadili,” kata Buddipongse.

Hingga kini, belum ada pihak maupun kelompok yang bertanggungjawab atas serangan ini. 

(WIL)

Tentara Myanmar Klaim Tewaskan 13 Arakan Army

Tentara Myanmar. (Foto: AFP)

Rakhine: Tentara Myanmar mengklaim telah menewaskan 13 militan Arakan Army dalam serangan balasan. Sebelumnya, mereka mengaku diserang kelompok pemberontak tersebut di pos-pos polisi di Rakhine.

“Kami berhasil membunuh 13 orang dan menyita senjata, terutama para perwira dan tentara,” kata Jenderal Besra Tun Tun Nyi, dikutip dari Guardian, Sabtu 19 Januari 2019.

Bulan lalu, tentara Myanmar telah menyerukan gencatan senjata sementara terhadap pemberontak. Namun Arakan Army ternyata tetap menyerang.

Pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa semua kelompok minoritas di Rakhine sangat menderita. Ia mendesak Arakan Army untuk bertindak lebih banyak demi melindungi warga sipil.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Arakan Army di Rakhine menyebabkan eksodus pengungsi sejak awal bulan lalu.

Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan. PBB juga melaporkan, pengungsi kini telah mencapai 4.500 orang.

Arakan Army merupakan gerakan pemberontak yang terdiri atas beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas yang memperjuangkan Rakhine atau The Land of Arakan.

(WIL)

Menlu RI Tekankan Pentingnya Milenial dan Perempuan di ASEAN

Pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Chiang Mai, Thailand. (Foto: Dok.Kemlu RI)

Chiang Mai: Keterlibatan milenial atau generasi muda terhadap pertumbuhan ASEAN menjadi salah satu isu yang dibawa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Pertemuan Menlu se-ASEAN di Chiang Mai, Thailand.

Retno menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam upaya memperkuat proses community building ASEAN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tidak saja awareness, namun juga rasa menjadi bagian dari ASEAN untuk para generasi muda.

“Salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dan milenials kepada ASEAN adalah dengan memilih Duta Muda ASEAN setiap tahun,” kata Retno dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Sabtu 19 Januari 2019.

Gagasan ini disampaikan Retno ketika para menlu membahas proses ASEAN Community Building, termasuk upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat soal ASEAN dengan membentuk Network of ASEAN Association di seluruh negara anggota. 

Selain itu, Indonesia juga mendorong agenda pengarusutamaan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Retno menekankan bahwa perempuan memiliki berbagai keunggulan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Dalam kaitan ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pelatihan Regional mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada bulan Maret 2019 mendatang. 

Secara keseluruhan, pertemuan perdana dalam keketuaan Thailand ini membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konektivitas. 

Menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan, para menlu ASEAN sepakat untuk mendorong komplementaritas dan kerja sama lebih erat untuk mencapai ASEAN Community Vision 2025 dan UN 2030 Agenda on Sustainable Development. 

Beberapa isu lain yang mendapat perhatian Menlu ASEAN terkait percepatan finalisasi Code of Conduct Laut China Selatan, perkembangan situasi di Rakhine State dan peran AHA center, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan isu internasional.

(WIL)

Bebas dari Penyanderaan, Samsul Kembali ke Keluarga

Jakarta: Samsul Saguni, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang bebas dari penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina akhirnya kembali ke keluarga.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir melakukan serah terima kepada keluarga pada 18 Januari 2019, di kantor Kemenlu RI di Jakarta. Kembalinya Samsul kepada keluarga ini disaksikan juga Duta Besar RI untuk Filipina Sonny Sarundajang serta Wakil Bupati Majene, H.Hidayat.

Baca juga: Sempat Beredar Video Disandera, WNI di Filipina Dikabarkan Bebas.

“Pembebasan ini melibatkan proses yang sangat sulit dan berbahaya.  Namun hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah demi melindungi nyawa WNI-nya. Karena itu,  rasa syukur kita dengan hal ini agar diekspresikan sebaik mungkin. Apalagi masih ada dua sandera yang belum bebas,” ujar AM Fachir, seperti dikutip dalam keterangan Kemenlu RI, yang diterima Medcom.id, Jumat, 18 Januari 2019.

Samsul Saguni diculik di perairan Pulau Gaya, Semporna, Sabah, pada 11 September 2018. Samsul disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di pulau Sulu, Filipina Selatan selama 4 bulan 4 hari. 


Samsul Saguni bersama keluarganya diterima oleh Wamenlu AM Fachir. (Foto: Dok. Kemenlu RI).

Samsul adalah nelayan WNI keempat asal Majene, Sulawesi Barat, yang diculik di perairan Sabah dan dibebaskan dari penyanderaan. Sebelumnya Sawal dan Saparudin yang diculik pada November 2016 dan dibebaskan pada September 2017. Selain itu juga ada Usman Yunus yang diculik September 2018 dan dibebaskan Desember 2018. 

Wakil Bupati Majene menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat tidak lagi mengizinkan warganya untuk bekerja sebagai nelayan di Sabah, Malaysia. Sebagai alternatif, Pemda mendorong pengembangan industri penangkapan ikan laut di daerahnya. 

“Kami tidak ingin mereka kembali bekerja di Sabah, Malaysia. Kami bersama Pemerintah Provinsi sudah membeli kapal dan mempekerjakan para nelayan eks Sabah ini, termasuk Saparudin yang bebas tahun 2017. Insya allah Samsul juga akan bekerja disitu”, papar Wakil Bupati Majene H. Hidayat.

Hidayat sejak terjadi kasus penyanderaan WNI asal Majene pertama kali pada 2016 selalu bekerjasama dengan Kemenlu menangani keluarga.

Tanpa tebusan

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019 menegaskan bahwa bebasnya Samsul tidak melibatkan uang tebusan.

Baca juga: Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf Tanpa Tebusan.

“Kita tidak ingin bernegosiasi dengan kelompok kriminal. Dan tidak ingin menyelesaikan masalah seperti ini dengan tebusan. Yang jelas pemerintah tidak memberikan tebusan apa pun,” kata pria yang akan menjadi Duta Besar RI untuk Turki ini.

Dirinya enggan membeberkan proses negosiasi antara pemerintah dengan kelompok Abu Sayyaf. Menurutnya negosiasi melibatkan proses semiintelijen.  

“Kita enggak bisa sampaikan ke publik. Intinya adalah pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka membebaskan setiap sandera yang ada di Filipina Selatan maupun yang ada di belahan dunia lainnya,” tegas dia. 

Bebasnya Samsul Saguni menjadi perhatian warganet di media sosial. Samsul dikabarkan sudah dibebaskan kelompok Abu Sayyaf di Jolo pada Selasa, 15 Januari 2019.

(FJR)

Vietnam Klaim Siap Jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc . (Foto: AFP)

Hanoi: Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan, negaranya siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Nguyen juga mengaku sudah memberikan penawaran kepada AS dan Korut perihal kesediaan menjadi tuan rumah ini.

“Kami tidak tahu keputusan akhir. Tapi jika memang kami dipilih, kami siap dan akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi pertemuan itu,” kata Nguyen, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Baca: Vietnam Tawarkan Diri jadi Tuan Rumah KTT AS-Korut

Selama ini, ujar dia, Vietnam telah bekerja sama baik dengan AS dalam mengembangkan hubungan ekonomi dan dagang serta di bidang lain.

Sementara itu, menurut sebuah sumber pemerintah Vietnam, bahkan telah ada persiapan logistik yang dilakukan Vietnam meski belum ada kepastian dan keputusan resmi dari AS maupun Korut.

“Ada beberapa persiapan yang dilakukan, contohnya di Da Nang. Kami siap menjadi tuan rumah,” ujar pejabat anonim tersebut.

Seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Korut. Vietnam juga pernah menjadi tuan rumah APEC yang digelar di Da Nang dan dihadiri oleh Trump.

(FJR)

Dua WNI Bebas Hukuman Mati di Malaysia

Salah satu WNI yang bebas dari jerat hukuman mati Malaysia. (Foto: Dok. PWNI Kemlu RI)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI memulangkan dan melakukan serah terima dua WNI terancam hukuman mati Malaysia. Kedua WNI tersebut adalah Siti Nurhidayah asal Brebes dan Mattari asal Madura.

Siti ditangkap pada 6 November 2013 dalam penerbangan transit di Penang dari Guangzhou karena membawa narkoba jenis sabu. Namun setelah ditelusuri, ternyata Siti merupakan korban penipuan.

“Hasil pendalaman Tim PWNI, Siti merupakan korban. Pengacara berhasil menghadirkan sejumlah saksi kunci. Siti bebas dari semua dakwaan pada 15 November 2018,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, Jumat 18 Januari 2019.

Sementara itu, Mattari ditangkap pada 14 Desember 2016 di sebuah proyek konstruksi tempatnya bekerja di Selangor, Malaysia. Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang warga Bangladesh.

Pengacara KBRI Kuala Lumpur, Gooi & Azura berhasil meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang ada tidak memadai, khususnya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut.

Selama proses hukum, KBRI Kuala Lumpur juga selalu memberikan pendampingan kepada keduanya. Termasuk dalam bentuk memfasilitasi komunikasi dengan keluarga masing-masing.

Pada 2 November 2018, hakim membebaskan Mattari dari semua tuduhan. Namun keduanya baru bisa pulang pada 8 Januari 2019 setelah izin pemulangan diterima Imigrasi Malaysia.

Sejak 2011, sebanyak 442 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Pemerintah berhasil membebaskan sebanyak 308 WNI dan saat ini masih ada  134 WNI terancam hukuman mati.

(FJR)

Malaysia Larang Atlet Israel Ikut Kualifikasi Olimpiade

Kuala Lumpur: Pemerintah Malaysia melarang warga Israel berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan negara tesebut, termasuk larangan atlet Israel berlaga dalam Paralimpiade Malaysia, Juli 2019. 

Para perenang dari seluruh dunia akan datang ke Malaysia untuk mengikuti paralimpiade sebagai bagian dari kualifikasi Tokyo 2020 Paralympics. 

“Bahkan, jika kami menjadi tuan rumah acara, warga Israel tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Saifuddin mengatakan, pemerintah juga berusaha untuk tidak mengadakan acara yang melibatkan peserta asal Israel untuk beberapa waktu ke depan. Keputusan ini, ujar dia, didasarkan pada alasan kemanusiaan dan atas nama warga Palestina yang tertindas. 

Malaysia juga menolak permohonan dari Komite Paralimpiade Internasional untuk menemukan solusi bagi larangan yang ditetapkan pekan lalu tersebut.

Baca: Strategi Kemenpora Jelang Olimpiade Tokyo 2020

Malaysia merupakan pendukung setia dari Solusi Dua Negara konflik Palestina dan Israel. Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan warganya dilarang masuk ke Tel Aviv tanpa izin khusus. 

Keputusan terbaru Malaysia untuk melarang atlet Israel berlaga ini mendapat dukungan dari sekitar 29 organisasi non-pemerintah termasuk Organisasi Kebudayaan Palestina di Malaysia yang memuji sikap pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 

Kendati demikian, keputusan Malaysia ini dikritik keras oleh Pemerintah Israel. Mereka menyebut PM Mahathir sebagai sosok ‘anti-Semitisme’. 

“Israel mengutuk keras keputusan yang terinspirasi oleh anti-Semitisme fanatik dari PM Malaysia Mahathir Mohamad. Larangan itu sangat berseberangan dengan semangat Olimpiade,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmannuel Nahshon.

Sebelumnya pada 2015 silam, Malaysia juga pernah melarang atlet surfing Israel masuk ke negaranya. Mereka harus mengundurkan diri dari kompetisi di Pulau Langkawi karena visanya ditolak.

Kuala Lumpur juga menolak untuk menjadi tuan rumah konferensi FIFA pada 2017 karena delegasi Israel dinyatakan akan hadir.

(FJR)

Nelayan Indonesia Mengaku Lihat MH370 Jatuh di Selat Malaka

Kuala Lumpur: Seorang nelayan asal Indonesia mengaku pernah melihat pesawat Malaysia Airlines MH370, jatuh. Peristiwa ini masih menjadi misteri sejak dinyatakan hilang pada 8 Maret 2014 silam.

Pesawat jenis Boeing 777 ini menghilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 227 penumpang dan 12 awak kapal. Sebelumnya, analisis pernah menyebutkan pesawat ini kehabisan bahan bakar dan jatuh di Samudera Hindia, sebelah barat Australia. 

Dilansir dari The Sun, Jumat 18 Januari 2019, nelayan bernama Rusli ini mengaku ia dan beberapa temannya sesama nelayan menyaksikan pesawat tersebut jatuh bak layang-layang yang rusak dan terbawa angin.

Rusli menambahkan, pesawat itu jatuh di sekitar Selat Malaka, sebelah barat Kuala Lumpur. Di lokasi ini lah, Malaysia Airlines kehilangan kontak dengan MH370.

Baca: Dokumenter Terbaru sebut MH370 Jatuh Berputar Spiral

Dalam sebuah konferensi pers di Subang Jaya, Malaysia, Rusli mengatakan ia melihat pesawat bergerak dari kiri ke kanan secara tidak stabil. 

“Tidak ada suara, hanya ada asap hitam akibat kebakaran sebelum menabrak air,” kata dia.

Ia juga mengaku ada bau asap dan asam yang kuat di udara sebelum pesawat menabrak laut. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan mengapa tak segera melaporkan kejadian tersebut. 

Selama pencarian, puing-puing yang diduga berasal dari MH370 pun ditemukan di beberapa pantai Samudera Hindia, bahkan pantai Australia. 

Selain itu, banyak sekali spekulasi dan pengakuan tentang lokasi di mana MH370. Seorang detektif bernama Daniel Boyer mengaku melihat pesawat ini jatuh di pedalaman hitan barat laut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. 

Baca: Seorang Detektif Mengklaim Menemukan Mesin MH370

Pesawat itu tidak pernah ditemukan meski pencarian yang menghabiskan jutaan dolar dan berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai teori — beberapa lebih layak daripada yang lain — muncul untuk menjelaskan apa yang terjadi pada pesawat.
 
Selain teori hutan Kamboja, lainnya pilot ‘bunuh diri’ sengaja menabrak laut, pesawat ditembak jatuh oleh Korea Utara, dan konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah Malaysia.

(FJR)

Ratusan Warga Thailand Akan Demo Tuntut Pemilu Dilaksanakan

Warga Thailand menuntut agar pemilu segera dilaksanakan. (Foto: EPA)

Bangkok: Ratusan warga Thailand berencana akan menggeruduk ibu kota Bangkok untuk menuntut pemilihan umum segera dilaksanakan. Pemilu diundur hingga Mei 2019. 

Penundaan pemilu sudah lima kali dilakukan sejak 2014. Tanggal awal ditetapkan pada November 2018, namun diundur hingga Februari 2019, hingga akhirnya diundur lagi Maret 2019 dan ditetapkan pada Mei 2019. 

“Jika tidak ada pengumuman pasti soal pemilu, kami akan terus berada di sana hingga Sabtu untuk menuntut kepastian,” kata pemimpin unjuk rasa, Nuttha Mahattana, dikutip dari Strait Times, Kamis 17 Januari 2019.

Panglima Angkatan Darat Thailand Apirat Kongsompog telah memperingatkan para pedemo agar tidak melewati batas, misalnya membuat Bangkok ricuh dan hingga menimbulkan korban jiwa.

Baca: Pemilu Thailand Ditunda Lagi

“Kami menuntut agar pemilu segera diadakan paling lambat Maret 2019. Kami akan terus menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemilu,” ujar dia lagi.

Penundaan pemilu ini memicu protes dan tagar #DelayMyAss di media sosial. Pasalnya, pemilu tahun ini akan bertepatan dengan penobatan Raja Vajiralongkorn pada 4 Mei 2019.

Sebelumnya, pemerintah akan mengadakan ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tanggal tersebut.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menegaskan, pemilu akan diadakan sebelum penobatan Raja. Namun, pemerintah memang harus fokus dan menyiapkan penobatan terlebih dahulu.

Di bawah hukum Thailand, Komisi Pemilihan Umum harus mengesahkan Anggota Parlemen yang menang dalam waktu 60 hari setelah pemungutan suara. Parlemen harus mengadakan sidang dalam waktu 15 hari dari pemilu dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.

(FJR)

Tiga Pejabat Korut ke AS Rundingkan KTT

Kim Yong-chol (kiri) dan Mike Pompeo ketika bertemu di Pyongyang, Juli 2018. (Foto: AFP)

Pyongyang: Tiga pejabat tinggi Korea Utara (Korut) akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk merundingkan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un. 

Di antara tiga pejabat tersebut, terdapat nama Kim Yong-chol yang merupakan pejabat senior di Korut dan disebut-sebut sebagai tangan kanan Kim Jong-un.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, Kim Yong-chol akan terbang ke Washington melalui Beijing, bersama Deputi Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui dan satu pejabat lagi.

Kim Yong-chol rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kim dan Pompeo telah beberapa kali bertemu untuk membicarakan soal KTT dan juga denuklirisasi Korut. 

Baca: Pompeo akan Temui Tangan Kanan Kim Jong-un

Selain itu, dalam kunjungan kali ini ke AS, Kim disebut-sebut membawa surat dari Kim Jong-un untuk Trump. Meski demikian, tak ada yang bisa mengonfirmasi kabar ini. 

Kementerian Luar Negeri AS enggan membeberkan rencana pertemuan tersebut dan mengatakan tidak ada pertemuan antara Kim Yong-chol dan Pompeo. 

Usai pertemuan perdana di Singapura pada Juni 2018 lalu, AS dan Korut sedang mempersiapkan pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong-un. Pertemuan ini diharapkan akan digelar pada tahun ini.

Sejumlah negara pun telah menjadi sasaran digelarnya pertemuan kedua tersebut, salah satunya Vietnam yang telah menawarkan diri menjadi tuan rumah. 

(FJR)

Tiongkok Kembali Tahan Warga Kanada

Beijing: Tiongkok dilaporkan kembali menahan satu warga negara Kanada. Dalam kasus terbaru ini, warga Kanada berjenis kelamin perempuan bernama Ti-Anna Wang ditarik keluar dari pesawat oleh enam petugas polisi. 

Wang ditahan di Bandara Internasional Beijing saat akan melanjutkan perjalanan ke Toronto dari Seoul, Korea Selatan. Ia dipisahkan dari suaminya dan ditahan bersama anaknya selama hampir dua jam.

“Ini adalah perlakukan yang mengejutkan, menakutkan dan tidak masuk akal. Tiongkok mengintimidasi saya dan keluarga saya,” kata Wang, dalam sebuah email ke Raoul Wallenberg Centre for Human Rights yang berbasis di Montreal.

Dilaporkan pula bahwa Wang dilarang menggunakan ponsel dan laptopnya dan tidak diizinkan untuk menghubungi Kedutaan Besar Kanada. 

Baca: Tiongkok Vonis Mati Pria Kanada atas Penyelundupan Narkoba

“Saya tidak diizinkan untuk kembali ke Kanada dan akan dikembalikan ke Korea Selatan,” ucap dia lagi.

Wang juga sempat dilarang memasuki Tiongkok ketika ia sudah tiba di Bandara Hangzhou, meski telah memiliki visa sejak Agustus 2018 untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. 

Ayah Wang, yaitu Wang Bingzhang, ternyata merupakan salah seorang aktivis pro-demokrasi yang diculik di Vietnam pada 2002. Saat ini, ia dipenjara seumur hidup di Tiongkok dengan tuduhan spionase dan terorisme.

Dikutip dari The Globe and Mail, Kamis 17 Januari 2019, hubungan Tiongkok dan Kanada saat ini merenggang akibat penangkapan Meng Wanzhou, di Vancouver, Desember 2018 lalu. Meng adalah salah satu direktur dari perusahaan teknologi Huawei.

Baca: Kanada Keluarkan Imbauan Perjalanan ke Tiongkok

Para pakar dan diplomat menilai saling tangkap warga negara ini merupakan aksi balasan dari Tiongkok. Baru saja, Tiongkok juga menjatuhkan vonis hukuman mati kepada salah satu warga Kanada yang diduga terlibat penyelundupan narkoba.

Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah ada aksi balasan untuk Kanada dengan menggunakan kasus hukuman mati kepada warga asing.

(FJR)

Menlu Iran Minta AS Segera Bebaskan Jurnalisnya

Marzieh Hashemi. (Foto: CNN)

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif meminta Amerika Serikat (AS) segera membebaskan jurnalis Marzieh Hashemi, yang bekerja untuk media Iran, Press TV. Zarif menyebut penahanan itu bersifat politis.

“Penahanan jurnalis Iran oleh AS sangat politis dan AS harus segera membebaskan Hashemi,” kata Zarif, dikutip dari IRNA, Kamis 17 Januari 2019.

Hashemi, merupakan jurnalis kelahiran Amerika yang bekerja di Press TV, stasiun televisi yang didanai Pemerintah Iran. Hashemi dikabarkan ditahan ketika baru saja tiba di Bandara Internasional St. Louis, Missouri.

Baca: AS Dikabarkan Tahan Jurnalis Iran

Lahir di Amerika, Hashemi memiliki nama lain yaitu Melanie Franklin. Saat ini kabarnya ia telah dipindahkan di fasilitas penahanan di Washington DC.

“Kelakuan buruk Pemerintah AS menunjukkan bahwa AS tidak mematuhi prinsip apa pun yang melindungi para jurnalis, yang mungkin mengkritik pemerintahan mereka,” lanjut dia.

Penangkapan Hashemi disinyalir merupakan balas dendam AS atas penahanan empat warganya oleh Pemerintah Iran. Beberapa di antaranya dituduh melakukan spionase.

Hashemi ditangkap bersama putranya yang bernama Reza, untuk mengunjungi salah satu keluarganya dan saudara laki-lakinya yang sedang sakit.

Namun, ada kabar lain bahwa Hashemi bepergian ke Amerika untuk membuat film dokumenter berjudul Black Lives Matter untuk Press TV. 

(FJR)